RIAUIN.COM– Calon Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Riau, Edi Basri menilai keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) calon ketua KONI Riau tetap berlaku dan tidak bisa disebut ilegal. Hal itu dikatakannya menyikapi polemik hasil verifikasi bakal calon ketua KONI Riau yang tampaknya masih terus bergulir.

Keputusan yang diambil TPP, menurut Edi yang diwawancarai via gawai, Jumat (27/2/2026) bersifat kolektif kolegial. Artinya, apabila tidak tercapai mufakat dalam musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak (voting).

“Ya tetap berlaku. Karena putusan itu sifatnya kolektif kolegial. Kalau tidak ada kata sepakat, biasa saja dilakukan voting. Suara terbanyak itulah yang menjadi keputusan,” ujar Edi.

Dia menyebutkan, TPP hanya memiliki batasan yang tidak boleh dilanggar, yakni Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Peraturan Organisasi (PO), serta hasil keputusan Musyawarah Kerja Provinsi (Muskerprov). Selama tidak ada aturan yang dilanggar, maka tidak ada dasar menyebut keputusan tersebut ilegal.

“Kalau memang tidak ada aturan yang dilanggar, aturan mana yang disebut dilanggar? Jangan-jangan yang dimaksud aturan itu hanya keinginan pribadi,” ujarnya.

Tanda Tangan Bukan Penentu Sah Keputusan

Menyikapi isu persoalan tanda tangan ketua TPP dalam berita acara penetapan hasil verifikasi, Edi yang juga pakar hukum menyebut secara etika kelembagaan adalah sah. Ketua semestinya menandatangani hasil keputusan karena bekerja atas nama lembaga, bukan pribadi.

“Mestinya dia tanda tangan, karena dia bekerja untuk TPP, bukan untuk dirinya sendiri,” katanya.

Namun demikian, tidakadanya tanda tangan dalam berita acara tidak membatalkan keputusan yang telah diambil melalui mekanisme suara terbanyak. "Yang dihargai itu bukan tanda tangan, tapi suara lima orang anggota TPP. Kalau empat sudah tanda tangan, berarti keputusan sudah sah. Putusan itu tidak berubah statusnya,” ujarnya.

Tidak Mengikat

Terkait klaim adanya hasil konsultasi ke DPP Koni, Edi menyebut konsultasi tidak bersifat mengikat dan tidak ada penekanan khusus selain agar verifikasi dilakukan secara maksimal dan profesional.

“Namanya konsultasi tentu tidak mengikat. Tidak ada perintah harus ini atau harus itu. Yang ada hanya imbauan agar bekerja maksimal,” jelasnya.

TPP, sebut Edi merupakan lembaga Ad-Hoc yang bekerja secara independen. Karena itu, keputusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat. “Keputusannya final dan binding. Upaya hukumnya sudah selesai di situ,” katanya.

Bentuk Ketidakpuasan

Polemik yang muncul, lanjutnya lebih kepada sikap ketidakpuasan pihak tertentu atas hasil verifikasi. “Di mana-mana orang yang kalah pasti mencari alasan. Itu hal biasa. Sama seperti keputusan KPU, pasti ada yang menggugat. Tidak ada orang yang langsung menerima kekalahan begitu saja,” ujarnya.

Sebagai kandidat bakal calon ketua KONI, pihaknya tidak perlu menyikapi polemik tersebut secara berlebihan. Terpenting, kata dia TPP segera menyerahkan berkas hasil kerja kepada KONI Provinsi dan ditembuskan ke KONI Pusat untuk pengawasan.

“Yang penting tugas TPP selesai, berkas diserahkan. Jadwal Musyawarah Provinsi (Musprov) juga dibuat oleh TPP. Kalau tidak dilaksanakan, itu justru bisa berdampak pada pertanggungjawaban organisasi,” katanya.

Berdasarkan hasil verifikasi TPP, Edi mengklaim dukungan terhadap dirinya mencapai enam KONI kabupaten/kota dan sekitar 31 cabang olahraga (cabor), meski terdapat beberapa dukungan yang gugur karena persoalan administrasi seperti tidak adanya stempel atau tanda tangan.

Sementara itu, kubu pesaingnya disebut mengalami pengurangan dukungan setelah sejumlah cabor dinyatakan tidak sah. Secara keseluruhan, jumlah pemilik suara dalam Musprov diperkirakan mencapai sekitar 72 suara, terdiri dari perwakilan KONI kabupaten/kota dan cabang olahraga.

“Kita mengantongi lebih kurang 40 suara. InsyaAllah kita tetap optimis,” tuturnya. -vie