RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau menargetkan kenaikan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2026. Fokus utama optimalisasi dilakukan pada sektor pajak alat berat serta penguatan pengawasan pajak kendaraan bermotor guna menekan potensi kebocoran penerimaan.

Kepala Bapenda Riau Nino menyatakan bahwa pajak alat berat menjadi instrumen strategis yang masih memiliki ruang pertumbuhan besar. Sebagai gambaran, realisasi pendapatan dari sektor ini pada 2025 berada di angka Rp 3 miliar.

"Kami telah menginstruksikan seluruh unit pelaksana teknis untuk melakukan pendataan ulang terhadap alat berat yang beroperasi di sektor konstruksi, pertambangan, dan perkebunan," ujar Nino di Pekanbaru.

Langkah verifikasi data ini diambil untuk memastikan seluruh aset alat berat yang beroperasi di wilayah Riau terintegrasi dalam basis data perpajakan daerah. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan adanya unit yang belum memenuhi kewajiban pajak sesuai regulasi yang berlaku.

Selain alat berat, sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tetap menjadi tumpuan utama sumber pendapatan. Meski menyumbang porsi terbesar terhadap PAD, pemerintah mengidentifikasi adanya potensi yang belum tergali maksimal akibat kendala kepatuhan dan pengawasan.

Menanggapi temuan audit terkait indikasi kebocoran penerimaan, Pemprov Riau bersama Kepolisian Daerah Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau resmi membentuk tim optimalisasi PAD. Tim lintas instansi ini bertugas memperketat pengawasan di lapangan serta melakukan penegakan hukum bagi wajib pajak yang membandel.

Di samping kedua sektor tersebut, otoritas pajak daerah juga tengah mengevaluasi penyesuaian tarif pajak air permukaan. Kajian mendalam sedang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek regulasi dan dampaknya terhadap iklim usaha di Riau.

Rangkaian strategi ini diharapkan mampu mendongkrak ketahanan fiskal daerah. Peningkatan PAD tersebut nantinya dialokasikan untuk membiayai program prioritas, mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pendidikan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh kabupaten dan kota di Riau. -Juh