RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan ke-2 Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPRD Kota Pekanbaru, Senin (23/2/2026). Pertemuan ini fokus menyepakati payung hukum kemudahan investasi dan finalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna Balai Payung Sekaki tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid didampingi Wakil Ketua DPRD Tengku Azwendi Fajri. Hadir mewakili pemerintah daerah, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar beserta jajaran kepala perangkat daerah terkait.

Terdapat tiga agenda utama yang menjadi poin pembahasan dalam sidang kali ini. Pertama, penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pemberian Insentif untuk Kemudahan Investasi. Regulasi ini diharapkan mampu menarik minat investor melalui kepastian hukum dan stimulus fiskal di daerah.

Agenda kedua berkaitan dengan tindak lanjut evaluasi Gubernur Riau. Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai penyempurnaan hasil evaluasi terhadap Ranperda APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2026 serta Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD 2026. Langkah ini diambil guna memastikan postur anggaran telah selaras dengan arahan pemerintah provinsi.

Terakhir, rapat membahas usulan perubahan struktur birokrasi melalui penyampaian Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Dalam kesempatan tersebut, Markarius Anwar didampingi oleh sejumlah pejabat teras Pemkot Pekanbaru, di antaranya Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mahyuddin, Kepala BPKAD Firmansyah Eka Putra, serta Staf Ahli Sarbaini. (Bil)