RIAUIN.COM - Rencana pemanfaatan dana zakat untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru. Penggunaan dana umat tersebut dinilai tidak relevan jika merujuk pada ketentuan syariat yang telah mengatur peruntukan zakat secara spesifik.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru Hamdani menyatakan bahwa zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, memiliki aturan penyaluran yang baku. Ia menilai pemerintah tidak seharusnya mengalihkan dana tersebut untuk program kebijakan publik di luar delapan golongan penerima zakat (asnaf).

"Saya melihat ini masih sebatas wacana. Namun, peruntukan zakat itu sudah sangat jelas aturannya. Jika dijadikan kebijakan untuk program makan gratis, menurut saya kurang tepat," ujar Hamdani, Senin (23/2/2026).

Sebagai alternatif, Hamdani menyarankan pemerintah untuk melirik potensi dana dari sektor lain yang lebih fleksibel secara regulasi. Salah satu yang paling potensial adalah optimalisasi dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Ia mendorong pemerintah untuk menggandeng perusahaan nasional, multinasional, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Indonesia. Sektor-sektor yang membukukan keuntungan besar dinilai lebih proporsional untuk ikut serta dalam pembiayaan program sosial pemerintah.

"BUMN yang meraih laba bisa berkontribusi membantu program ini melalui dana CSR. Skema ini lebih aman karena tidak menyentuh dana zakat masyarakat dan terhindar dari kontroversi," lanjutnya.

Meski mengkritik rencana sumber pendanaannya, DPRD Kota Pekanbaru tetap mendukung esensi dari Program MBG yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dianggap krusial untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak-anak.

Namun, Hamdani memberikan catatan penting terkait teknis pelaksanaan di lapangan. Ia menekankan agar distribusi makanan dilakukan secara transparan dan melalui pengawasan ketat agar standar gizi tetap terjaga.

"Programnya sangat baik, tetapi pengawasannya harus serius. Pastikan makanan benar-benar bergizi dan sampai kepada sasaran yang tepat agar tujuan utama program ini tercapai tanpa memicu polemik baru," tegas Hamdani. -Juh