RIAUIN.COM - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mengkritik tajam kinerja jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Lemahnya aspek kepemimpinan atau leadership dinilai menjadi akar penyebab buruknya tata kelola birokrasi dan minimnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri menyatakan, birokrasi publik merupakan mesin utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Apabila pucuk pimpinan di setiap instansi tidak memiliki kompetensi yang mumpuni, rencana pembangunan dipastikan tidak akan berjalan efektif.

"Kelemahan utama kita saat ini adalah birokrasi publik yang masih rapuh. Kepemimpinan seharusnya mampu menginspirasi dan menggerakkan kinerja. Jika fungsi motor penggerak ini tidak kuat, sinergi kerja ke bawah tidak akan bersambung," ujar Edi Basri di Pekanbaru, Jumat (20/2/2026).

Menurut politisi Gerindra tersebut, krisis kepemimpinan ini berdampak langsung pada kondisi fiskal daerah. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah belajar dari pengalaman defisit anggaran yang pernah mencapai angka Rp 2,2 triliun. Defisit ini dianggap sebagai akibat dari kegagalan pimpinan OPD dalam mengeksekusi program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Salah satu persoalan yang disoroti adalah tingginya ego sektoral antar-instansi. Hal ini terlihat jelas dalam penanganan kendaraan bertonase lebih atau Over Dimension Over Load (ODOL) yang hingga kini belum tuntas.

"Kami telah memanggil Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, hingga Dirlantas, namun tidak ada yang mengambil tanggung jawab penuh. Semua pihak masih bertahan dengan ego masing-masing," katanya.

Dampak nyata dari lemahnya koordinasi ini adalah pemborosan anggaran negara, terutama pada sektor infrastruktur jalan. Edi Basri mengungkapkan, banyak proyek perbaikan jalan yang hanya bertahan dalam hitungan bulan akibat terus dihantam kendaraan ODOL tanpa pengawasan yang tegas.

"Pembangunan tidak akan pernah efektif jika jalan yang baru diperbaiki langsung hancur dalam empat hingga enam bulan. Padahal, ketahanan jalan seharusnya mencapai tiga tahun. Manajemen dan kepemimpinan di pemerintahan harus dievaluasi secara menyeluruh," tegas legislator asal daerah pemilihan Kampar tersebut.

Kritik ini menjadi peringatan bagi Pemerintah Provinsi Riau untuk segera melakukan evaluasi terhadap para pejabat eselon. Publik kini menunggu langkah tegas gubernur dalam membenahi jajaran birokrat yang dianggap lebih mengedepankan kepentingan sektoral dibandingkan solusi bagi masyarakat. (*)