RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perkebunan mematok target peremajaan lahan kelapa sawit milik masyarakat seluas 11.600 hektar pada tahun 2026. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ini dilakukan untuk mendongkrak produktivitas sektor perkebunan dengan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Kepala Dinas Perkebunan Riau Supriadi menjelaskan, target seluas 11.600 hektar tersebut akan dikerjakan dalam dua tahapan. Untuk fase awal, pelaksanaan difokuskan pada lahan seluas 5.000 hektar yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Riau.

"Tahun 2026 ini target totalnya 11.600 hektar. Untuk tahap pertama, kami menyasar 5.000 hektar terlebih dahulu," ujar Supriadi di Pekanbaru, Kamis (19/2/2026).

Pemerintah mendorong para petani untuk segera mendaftarkan diri guna memanfaatkan program bantuan ini. Supriadi menekankan pentingnya kelengkapan administrasi sebagai syarat utama pengajuan.

Beberapa persyaratan mutlak yang harus dipenuhi antara lain, lahan tidak berada dalam kawasan hutan, memiliki kelembagaan petani yang resmi, memiliki dokumen kepemilikan lahan atau alas hak yang sah (seperti SKT atau SKGR), memiliki rekening bank pribadi.

Sistem penyaluran dana bantuan akan dilakukan secara langsung ke rekening masing-masing petani yang lolos verifikasi. Adapun besaran bantuan yang diberikan mencapai Rp 60 juta per hektar.

"Setiap petani diberikan kuota maksimal bantuan hingga luasan empat hektar," tambah Supriadi.

Melalui program ini, diharapkan struktur perkebunan sawit rakyat di Riau semakin solid dan mampu menghasilkan crude palm oil (CPO) dengan kualitas serta kuantitas yang lebih kompetitif. (Bil)