RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru resmi meluncurkan program "Satu Aparatur Sipil Negara (ASN) Satu RW" untuk mempercepat pelayanan publik sekaligus membenahi akurasi data kemiskinan di lapangan. Peluncuran program ini dilakukan oleh Walikota Pekanbaru Agung Nugroho di sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Binawidya, Kamis (12/2/2026).

Program ini bertujuan memangkas jarak birokrasi dengan menempatkan pendamping dari unsur pemerintah di setiap rukun warga (RW). Langkah tersebut diambil agar kebijakan pemerintah daerah ke depan lebih tepat sasaran karena berbasis pada realitas terkini di tingkat akar rumput.

Sebagai tahap awal, Kecamatan Binawidya dan Kecamatan Sail dipilih menjadi wilayah percontohan (pilot project). Dalam pelaksanaannya, para petugas akan berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan standar metodologi pendataan yang akurat dan kredibel.

Walkota Agung Nugroho menyatakan, fokus utama dari penugasan ASN ini adalah memverifikasi ulang daftar penerima bantuan sosial. Ia menyoroti banyaknya laporan mengenai ketidaksinkronan data penerima manfaat, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

"Kami menerima laporan bahwa program seperti PKH dari pemerintah pusat masih menyasar warga yang sebenarnya sudah tidak berhak, bahkan ada yang sudah meninggal dunia namun namanya tetap tercatat. Melalui ASN yang turun langsung ke RW, data akan diperbarui secara total," ujar Agung Nugroho.

Secara teknis, Asisten III Setdako Pekanbaru Syamsuwir menjelaskan bahwa pihaknya mengerahkan 67 personel Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu untuk mendukung program ini. Sebanyak 49 orang ditugaskan di Kecamatan Binawidya dan 18 orang di Kecamatan Sail.

Para petugas tersebut memiliki kewajiban melakukan pendataan dari rumah ke rumah (door-to-door) dengan koordinasi bersama ketua RT dan RW setempat. Seluruh data yang terkumpul akan diunggah ke sistem informasi kewilayahan yang terintegrasi.

"Data tersebut nantinya menjadi acuan utama pemerintah dalam merencanakan pembangunan dan mendistribusikan pelayanan publik secara lebih merata," kata Syamsuwir.

Peresmian program ditandai dengan pemasangan rompi dan kartu tanda pengenal secara simbolis oleh Wali Kota kepada perwakilan petugas. Selain itu, dilakukan pula penyerahan bantuan bahan pokok kepada warga kurang mampu sebagai bagian dari komitmen sosial pemerintah selama proses pembenahan data berlangsung. (Bil)