RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru bersiap melakukan pemantauan dan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di setiap Rukun Warga (RW). Langkah ini diambil guna memastikan efektivitas pelayanan publik langsung di tengah masyarakat.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Ardiansyah Eka Putra, mengungkapkan bahwa proses penugasan saat ini tengah memasuki tahap persiapan matang. Sebagai langkah awal, program ini akan diuji coba di dua kecamatan sebelum diperluas ke wilayah lain.

"Kami sedang melakukan persiapan. Penugasan dimulai di dua kecamatan terlebih dahulu sebagai pilot project. Melalui tahapan ini, kami akan memetakan tugas dan peran mereka secara detail agar program bisa berjalan lancar saat diterapkan di kecamatan lainnya," ujarnya Jumat (30/1/2026).

Yayan menegaskan bahwa para personel PPPK Paruh Waktu tersebut tidak dipindahtugaskan secara permanen dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) asal, melainkan hanya bersifat penugasan dalam jangka waktu tertentu.

Fokus utama mereka di tingkat RW adalah membantu lurah dan camat dalam mempercepat pemutakhiran data serta mendukung berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tercatat sebanyak 770 tenaga PPPK Paruh Waktu akan dikerahkan untuk menjangkau seluruh RW di Pekanbaru.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdako Pekanbaru, Syamsuir, menambahkan bahwa distribusi personel dijadwalkan mulai berjalan pada awal Februari 2026. Kecamatan Bina Widya dan Kecamatan Sail menjadi wilayah pertama yang menjalankan skema "Satu RW Satu ASN".

"Rencananya awal Februari ini akan dilepas. Kami kirim satu orang untuk satu RW. Namun, ke depan kami akan melihat dinamika di lapangan. Jika ada RW dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang sangat padat, tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan personel tambahan," jelas Syamsuir

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru, Samto, mengonfirmasi bahwa seluruh OPD telah menyetorkan nama-nama pegawai yang akan ditugaskan. Saat ini, proses pengisian posisi tersebut telah mencapai angka 60 persen dari total kebutuhan.

"Seluruh OPD sudah mengirimkan data dan sedang dalam tahap verifikasi. Kami mengupayakan agar penempatan personel ini disesuaikan dengan domisili masing-masing pegawai guna memudahkan koordinasi dan mobilitas di lingkungan RW setempat," pungkas Samto. (Bil)