RIAUIN.COM - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau resmi menyandang predikat Akreditasi Kategori A dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI. Lembaga ini meraih skor 96,48 yang mengukuhkan standar kualitas penyelenggaraan penilaian kompetensi aparatur di daerah tersebut.

Sertifikat akreditasi tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BKN RI Prof Dr Zudan Arief Fakhrulloh SH kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Provinsi Riau Indra di Kantor BKN Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Indra menjelaskan bahwa capaian ini menjadi modal penting bagi Pemerintah Provinsi Riau dalam mempercepat pembangunan dan penerapan manajemen talenta. Hasil penilaian yang terstandarisasi diharapkan dapat mendukung pemetaan SDM, baik untuk kebutuhan internal maupun bagi instansi lain yang memerlukan fasilitasi penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Alhamdulillah, UPT Penilaian Kompetensi BKD Riau kemarin memperoleh Sertifikat Akreditasi A dengan nilai 96,48 dari Kepala BKN RI," ujar Indra di Jakarta, Sabtu (24/1/2026).

Penetapan akreditasi ini didasarkan pada kepatuhan lembaga terhadap Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Sipil Negara. Penilaian tersebut mencakup aspek pengorganisasian, kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk asesor dan tenaga pendukung yang tersertifikasi, hingga metode pelaksanaan penilaian yang baku.

Menurut Indra, standarisasi ini krusial agar hasil penilaian kompetensi ASN dapat diakui secara nasional. "Seluruh aspek mulai dari organisasi hingga metode penilaian telah memenuhi standar nasional. Hal ini memastikan output yang dihasilkan memiliki kredibilitas tinggi," tambahnya.

Selama ini, UPT Penilaian Kompetensi BKD Riau telah menjadi rujukan di wilayah Sumatera. Lembaga ini dipercaya menyelenggarakan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural bagi berbagai jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

Selain itu, jangkauan layanannya telah meluas ke luar daerah melalui kerja sama asesmen pejabat dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Aceh, serta beberapa kabupaten di Provinsi Jambi. (Bil)