RIAUIN.COM - Capacity Building Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Riau Tahun 2026 resmi dibuka, Jumat (23/1/2026). Kegiatan ini diharapkan bisa membangun sinergi dengan banyak pihak untuk mendorong ekonomi. 

Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dibuka Asisten II Setdaprov Riau, Helmi D merupakan program pemerintah dalam upaya mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas luasnya kepada masyarakat di daerah melalui inovasi dan terobosan baru untuk mendukung perekonomian daerah.

Ia menjelaskan, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Se Provinsi Riau dibentuk bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Provinsi Riau agar menjadi lebih baik.

"Titik berat pembangunan saat ini adalah mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu meningkatkan akses keuangan masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan," jelas Helmi D  Jumat (23/1/2026).

Lanjutnya, ini disebabkan, akses keuangan menjadi syarat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan begitu, Pemerintah Provinsi Riau menyadari akses terhadap keuangan adalah kunci pengetasan kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Riau menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi di bawah 4 persen pada tahun 2029,  dan menekan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen. Upaya tersebut mustahil dicapai dengan maksimal tanpa didukung oleh pemahaman yang baik dan akses layanan keuangan yang merata.

Kepala OJK Riau, Triyoga Laksito pada kesempatan itubmenegaskan bahwa program TPAKD harus terukur dan realistis.

"Untuk itu, diingatkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten/Kota se Provinsi Riau agar dapat segera menyusun program TPAKD tahun 2026 yang mengacu pada Road Map TPAKD 2026-2030," tegasnya.

"Memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong perluasan akses keuangan di daerah yang inklusif berkeadilan dan berkelanjutan," jelasnya.

Triyoga melanjutkan, melalui TPKAD berbagai program pemerintah baik pusat maupun daerah dapat diselesaikan dengan sektor jasa keuangan.

"Hal ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan UMKM, pementasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan dibukanya kegiatan ini, diskusi TPAKD dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat di Bumi Melayu Lancang Kuning," harapnya. (Bil)