RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau berencana melakukan perombakan jajaran direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Riau (SPR). Usulan pergantian pimpinan perusahaan tersebut akan dibahas secara resmi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan berlangsung Jumat (23/1/2026).

Sebagai pemegang saham mayoritas, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menilai langkah ini diperlukan demi penguatan tata kelola perusahaan. Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan bahwa rencana tersebut telah melalui pertimbangan matang dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

"Iya, besok akan digelar RUPS PT SPR. Kami memang mengusulkan pergantian direksi dan usulan itu ada dasarnya. Semua dokumen pendukung sudah lengkap dan akan dibacakan langsung dalam forum RUPS," ujar SF Hariyanto saat memberikan keterangan di Pekanbaru, Kamis (22/1/2026).

Menurut SF Hariyanto, setiap individu yang menempati posisi strategis di BUMD harus memenuhi standar kualifikasi yang ketat. Proses tersebut mencakup asesmen kompetensi hingga penelusuran rekam jejak melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH).

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa direksi yang terpilih tidak hanya memiliki kemampuan manajerial, tetapi juga integritas yang bersih dari konflik kepentingan maupun rangkap jabatan.

"Orang yang menjabat itu ada syaratnya. Harus melalui asesmen dan dilihat rekam jejaknya. Karena posisi direktur memiliki tanggung jawab besar, kami juga perlu memastikan rekam jejak mereka melalui aparat penegak hukum. Selain itu, dipastikan tidak ada konflik kepentingan atau rangkap jabatan di posisi lain," jelasnya.

Lebih lanjut, SF Hariyanto menepis anggapan bahwa pergantian jajaran direksi ini dilakukan secara mendadak atau bersifat subjektif. Ia menyatakan bahwa seluruh tahapan evaluasi berjalan secara profesional dan sesuai dengan mekanisme regulasi yang ada.

Ia menekankan bahwa transparansi akan menjadi prioritas dalam RUPS mendatang agar seluruh pemangku kepentingan memahami latar belakang pengambilan keputusan tersebut.

"Jadi, keputusan ini tidak diambil secara tiba-tiba atau tanpa alasan yang jelas. Pasti ada landasan hukumnya dan semua akan dipaparkan secara transparan dalam RUPS besok," pungkas SF Hariyanto.

Sumber: Goriau