RIAUIN.COM - Seluruh pemerintah daerah di Provinsi Riau diminta untuk melakukan Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA). Sebab, masyarakat juga perlu mengetahui sejauh mana pengelolaan anggaran berjalan di pemerintahan.

Hal tersebut ditekankan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi saat melakukan pertemuan bersama Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau, Kamis (22/1/2026).

Pertemuan tersebut, juga diikuti secara online oleh pemerintahan di 12 kabupaten/kota se Riau. Selain itu, juga diumumkan rilis indeks penilaian KIA tahun 2025. 

Ia melanjutkan, transparansi menjadi tuntutan yang harus dilaksanakan, sebab transparansi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban, sehingga semua pihak bisa mengetahui bagaimana mengelola pemerintahan.

"Transparansi anggaran merupakan langkah agar dapat mencegah praktik korupsi. Selain itu, transparansi juga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memuluskan kebijakan tertentu," jelasnya.

"Dari data yang dirilis FITRA Riau, Pemprov Riau memperoleh skor 0,70 (tinggi) KIA tahun 2025. Keterbukaan informasi anggaran tidak cukup hanya diukur dari skor saja, tetapi harus tercermin dalam kemudahan akses informasi, kualitas data yang disajikan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah. Oleh karena itu, sepanjang Tahun 2025, kami terus melakukan penguatan keterbukaan informasi pengelolaan APBD melalui langkah-langkah yang konkret dan terukur," imbuhnya.

Ke depan, lanjut Syahrial Abdi, Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil, akademisi, media, dan seluruh pemangku kepentingan.

"Hal ini agar keterbukaan informasi anggaran tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi tumbuh menjadi budaya bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil pembangunan," sebutnya. (Bil)