RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan pengalokasian dana penyertaan modal sebesar Rp 5 miliar bagi Badan Usaha Milik Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2026. Dana tersebut difokuskan untuk memperkuat struktur permodalan dan memacu performa Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pekanbaru.

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut menjelaskan, suntikan modal ini merupakan langkah strategis daerah untuk mengoptimalkan peran lembaga keuangan milik pemerintah kota. Hal ini disampaikan Ingot dalam pertemuan di Hotel Pangeran, Selasa (20/1/2026).

"Penyertaan modal sebesar Rp 5 miliar dalam APBD 2026 telah disepakati, khususnya bagi BPR Pekanbaru. Saat ini, proses penguatan organisasi juga tengah berjalan melalui seleksi direktur utama," ujar Ingot Ahmad Hutasuhut.

Selain investasi pada BUMD, struktur APBD 2026 juga memuat alokasi belanja modal yang signifikan pada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Juru Bicara Tim Badan Anggaran DPRD Kota Pekanbaru Irman Sasrianto memaparkan rincian tersebut dalam rapat paripurna pengesahan anggaran, Sabtu (17/1/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun, Dinas Pendidikan menjadi penerima alokasi terbesar dengan nilai lebih dari Rp 804 miliar. Sektor kesehatan juga mendapat porsi besar melalui Dinas Kesehatan yang dianggarkan lebih dari Rp 322 miliar.

Untuk sektor infrastruktur dan pemukiman, pemerintah mengalokasikan anggaran sebagai berikut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: Lebih dari Rp 261 miliar.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR): Lebih dari Rp 233 miliar. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan: Lebih dari Rp 113 miliar. Dinas Perhubungan: Lebih dari Rp 119 miliar.

DPRD dan Pemko Pekanbaru juga menyepakati anggaran untuk fungsi pengawasan dan administrasi wilayah. Sekretariat Daerah serta Sekretariat DPRD masing-masing mendapatkan alokasi lebih dari Rp 136 miliar. Sementara itu, anggaran untuk mendukung operasional 15 kecamatan di Pekanbaru ditetapkan melampaui Rp 191 miliar.

Beberapa instansi pelayanan dan keamanan lainnya juga mencatatkan angka belanja modal yang bervariasi, antara lain Satuan Polisi Pamong Praja (Rp 30 miliar), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Rp 24 miliar), serta Dinas Pertanian dan Perikanan (Rp 22 miliar).

Irman Sasrianto menegaskan bahwa seluruh postur anggaran ini telah melewati proses pembahasan yang mendalam dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

"Seluruh distribusi belanja modal ini diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan fisik dan peningkatan kualitas layanan publik di Pekanbaru," kata Irman Sasrianto.

Melalui struktur anggaran 2026 ini, pemerintah daerah menargetkan terciptanya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas di ibu kota Provinsi Riau tersebut. (Bil)