RIAUIN.COM– Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2026 hingga kini belum disahkan, lantaran masih berada dalam proses pembahasan di DPRD Pekanbaru. Salah satu penyebab utama keterlambatan tersebut adalah lambannya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menyerahkan draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026.

Berdasarkan penelusuran media ini, sampai pertengahan November 2025 DPRD Pekanbaru belum juga menerima dokumen KUA-PPAS APBD 2026. Padahal, dokumen tersebut merupakan pijakan awal bagi DPRD untuk memulai pembahasan APBD murni tahun 2026.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid menegaskan, hingga Selasa (11/11/2025) pihaknya belum menerima draf KUA-PPAS dari Pemko Pekanbaru. Kondisi ini membuat DPRD belum dapat melakukan pembahasan lebih lanjut.

“Sampai hari ini kami belum menerima draf KUA-PPAS APBD 2026 dari pemerintah kota, sehingga pembahasan belum bisa dilakukan,” ujarnya kepada media.

Isa menjelaskan, DPRD Pekanbaru telah dua kali melayangkan surat resmi kepada Pemko Pekanbaru agar segera menyerahkan dokumen KUA-PPAS. Upaya tersebut dilakukan agar proses pembahasan APBD dapat berjalan optimal dan tidak berlarut-larut.

“Kami sudah dua kali menyurati pemerintah kota supaya KUA-PPAS segera disampaikan, sehingga pembahasannya bisa maksimal,” jelasnya.

Dia pun berharap Pemko Pekanbaru tidak terus menunda penyampaian dokumen tersebut. Menurutnya, keterlambatan pengesahan APBD 2026 berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan serta program pelayanan kepada masyarakat.

“Kami berharap KUA-PPAS segera diserahkan agar pengesahan APBD 2026 tidak terlambat,” tambahnya.

Setelah pernyataan tersebut, Pemko Pekanbaru akhirnya menyerahkan draf KUA-PPAS APBD 2026 secara resmi pada 19 November 2025. Selanjutnya, pada 26 November 2025, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Pekanbaru menjadwalkan rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2026.

Namun, rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pukul 19.30 WIB itu kembali gagal dilaksanakan. Hingga pukul 23.00 WIB, jumlah kehadiran anggota DPRD tidak memenuhi kuorum. Dari total 50 anggota dewan, hanya 16 orang yang hadir.

Rapat paripurna baru dibuka sekitar pukul 23.45 WIB. Sekretaris DPRD Pekanbaru melalui Kepala Bagian Persidangan, Hoirul Efendi, menyampaikan bahwa jumlah kehadiran anggota dewan tetap sebanyak 16 orang.

Anggota dewan yang hadir berasal dari Fraksi PKS sebanyak delapan orang, Fraksi Demokrat tujuh orang, dan Fraksi Hanura satu orang. Sementara lima fraksi lainnya, yakni PDIP, Gerindra, PAN, Nasdem, dan Golkar, tidak ada yang hadir.

Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid menyatakan bahwa jumlah tersebut belum memenuhi syarat kuorum untuk melanjutkan rapat. Dari 50 anggota DPRD, hanya 16 orang yang menandatangani daftar hadir.

“Setelah dibacakan absensi, dari 50 anggota dewan yang hadir dan menandatangani daftar hadir hanya 16 orang. Dengan demikian, forum rapat tidak terpenuhi dan rapat paripurna tidak dapat dilaksanakan,” ujarnya.

Sesuai tata tertib DPRD, Isa kemudian menskor rapat selama 10 menit. Namun setelah skor pertama berakhir, jumlah kehadiran tidak mengalami penambahan. Skor kembali diperpanjang selama 10 menit berikutnya.

“Setelah dua kali skor dan forum tetap tidak terpenuhi, maka rapat kami tunda hingga Kamis, 27 November, pukul 13.00 WIB,” ungkapnya.

Saat ini, KUA-PPAS APBD Pekanbaru Tahun Anggaran 2026 masih dibahas secara intensif oleh Badan Anggaran DPRD Pekanbaru. Para legislator mengaku tengah melakukan kajian menyeluruh terhadap setiap pos anggaran agar pelaksanaan APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

DPRD Pekanbaru menegaskan bahwa setiap alokasi anggaran harus tepat sasaran dan berdampak positif bagi warga. Oleh karena itu, pembahasan APBD dilakukan secara cermat dan tidak tergesa-gesa, mengingat anggaran tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas. -adv