RIAUIN.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menetapkan jumlah pemilih pada Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II 2025 mencapai 5.072.178 orang. Keputusan ini dihasilkan melalui rapat pleno terbuka yang digelar di kantor KPU Riau, Kamis (11/12/2025), dan dipimpin Ketua KPU Riau Rusidi Rusdan bersama seluruh anggota.

Pleno tersebut juga dihadiri KPU kabupaten dan kota se-Riau serta unsur Forkopimda. Dalam pemaparan hasil rekapitulasi, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Riau, Abdul Rahman, menyampaikan bahwa jumlah pemilih terdiri atas 2.569.805 laki-laki dan 2.502.373 perempuan. Menurut dia, penyusunan data dilakukan melalui pemeriksaan administrasi dan verifikasi lapangan secara berjenjang.

“Setiap data yang kami tetapkan sudah melalui proses pengecekan berlapis, baik dari sisi kependudukan maupun kondisi faktual di lapangan,” ujar Abdul Rahman, Jumat (12/12/2025).

Ketua KPU Riau Rusidi Rusdan menambahkan bahwa proses pemutakhiran tidak hanya mengandalkan koordinasi antarinstansi, tetapi juga verifikasi langsung. “Kami mencocokkan data ke Disdukcapil dan instansi terkait untuk memastikan kesesuaian dengan sasaran PDPB, bahkan turun menemui pemilih bila dibutuhkan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa ketepatan data menjadi prasyarat penting bagi penyelenggaraan pemilu yang kredibel. Pemutakhiran semester ini melibatkan 172 kecamatan dan 1.862 desa atau kelurahan di seluruh wilayah Riau.

Perubahan data yang dihimpun mencakup warga yang baru memenuhi syarat usia, pensiunan TNI/Polri yang dilaporkan instansi terkait, pemilih yang berpindah domisili atau mengalami perubahan status, serta pemilih yang meninggal dunia. Seluruh data tersebut diproses melalui mekanisme verifikasi sesuai ketentuan.

KPU Riau juga menerima masukan dari Bawaslu Riau dan perwakilan partai politik tingkat provinsi. Setiap saran yang diberikan diproses sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas daftar pemilih. Rusidi Rusdan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemutakhiran.

Pemutakhiran daftar pemilih dilakukan secara berkelanjutan, yaitu setiap triwulan di tingkat kabupaten dan kota serta setiap semester di tingkat provinsi. KPU menegaskan komitmen menyediakan data pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyelenggaraan pemilu dan pilkada berikutnya. (Bil)