Laporan: Hendrianto.

RIAUIN. COM– Sebanyak 7.000 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), yang sebagian di antaranya merupakan keluarga kurang mampu, hingga saat ini masih belum memiliki rumah layak huni. Upaya Pemerintah Daerah (Pemda) Kuansing untuk menanggulangi masalah ini terhambat pada tahun 2025 akibat adanya efisiensi anggaran daerah.

Program Rumah Layak Huni (RLH) yang telah direncanakan sebelumnya tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan alokasi dana. Hal ini disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kuansing, H. Gemuruh.

Gemuruh menjelaskan bahwa program bantuan perumahan yang ditujukan untuk masyarakat miskin terpaksa ditunda meskipun sudah masuk dalam perencanaan.

"Sebenarnya tahun 2025 ini ada beberapa rumah layak huni sudah dimasukan ke dalam program. Namun tak bisa dilaksanakan, karena dana tidak tersedia," kata Gemuruh saat dikonfirmasi riauin.com, Jumat (5/12).

Penundaan ini berdampak langsung pada ribuan KK di Kuansing yang sangat membutuhkan bantuan perumahan, memperpanjang daftar tunggu warga yang mendambakan tempat tinggal yang layak dan aman.

Kendati terkendala efisiensi anggaran daerah, H. Gemuruh menyebutkan bahwa pada tahun 2025 ini pemerintah pusat juga memberikan bantuan perumahan bagi warga miskin di Kuansing.

"Pada tahun ini, pemerintah pusat ada memberikan bantuan sebanyak 28 unit rumah layak huni untuk warga miskin di Kabupaten Kuansing. Itu langsung dananya dari APBN," ujar Ucok, sapaan akrabnya.

Jumlah bantuan dari pusat ini, yaitu 28 unit, terbilang minim dibandingkan dengan total 7.000 KK yang masih belum memiliki rumah.

Selain program reguler, Perkim Kuansing juga tengah berupaya mencari solusi untuk warga yang tinggal di area rawan bencana. Belum lama ini, Perkim mengajukan bantuan pembangunan rumah ke kementerian untuk 100 KK yang berada di zona rawan banjir.

Namun, pengajuan tersebut tidak bersifat bantuan gratis. "Kemarin itu kami mengajukan bantuan ke kementerian untuk 100 rumah. Tapi info yang kami peroleh bantuan itu bukan bersifat gratis. Tapi berupa kredit lunak. Jadi tentu kami rundingkan dulu dengan warga," Ucap Ucok.

Menurut Ucok, 100 KK tersebut berada di dua wilayah rawan banjir, yakni di Desa Pulau Sipan, Kecamatan Inuman, dan Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar. Kedua lokasi ini berada di dataran rendah yang sering terendam banjir.

Ucok menegaskan bahwa sejatinya, warga yang berada di dua lokasi ini harus direlokasi ke tempat yang lebih tinggi, karena pemerintah sudah menyediakan lahan.

"Lahannya sudah ada, " tutup Ucok. (***)