RIAUIN.COM – Komisi V DPRD Provinsi Riau menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas finalisasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Riau dan sejumlah instansi terkait, Rabu (19/11/2025). Rapat berlangsung di Ruang Komisi II DPRD Riau dan diikuti PMI, BPJS Kesehatan, KPA Riau, RSJ Tampan, RSUD Arifin Achmad, serta RSUD Petala Bumi.

Ketua Komisi V DPRD Riau Indra Gunawan Eet menekankan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) harus dilakukan hati-hati, mengingat kondisi keuangan daerah yang tengah defisit.

Suasana ruang Komisi V DPRD Riau saat rapat berlangsung.

"TPP ini regulasi pusat. Jadi seluruh penyesuaian harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Kita harus realistis karena kondisi keuangan daerah sedang tidak baik," kata Eet.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Widodo menyebut pihaknya sudah menata ulang anggaran secara ketat.

Anggota Komisi V DPRD Riau Agus Triansyah ketika bertanya kepada  dinas peserta RDP.

"Penyesuaian anggaran sudah kami lakukan sesuai kemampuan fiskal daerah," ujarnya.

Anggota Komisi V DPRD Riau Fairus menyoroti dihapusnya program bantuan rujukan bagi masyarakat miskin. Menurutnya, program itu sangat membantu warga yang membutuhkan layanan kesehatan.

Seorang perwakilan instansi terkait memberi penjelasan kepada pimpinan dan anggota Komisi V DPRD Riau.

"Ini program yang selama ini bermanfaat. Tolong dipertimbangkan untuk dikembalikan," kata Fairus.

Menanggapi itu, Diskes dan pimpinan Komisi V menyatakan akan mengkaji ulang usulan tersebut.

Anggota Komisi V Fairus bertanya kepada peserta RDP.

Pada isu layanan kesehatan jiwa, Anggota Komisi V DPRD Riau Rizal Zamzami meminta agar pasien ber-KTP Riau bisa langsung mendapatkan pelayanan di RSJ Tampan tanpa rujukan tambahan.

Direktur RSJ Tampan Riau, Prima Wulan Dari menjelaskan bahwa masih ada sejumlah ruang perawatan yang belum dapat dioperasikan secara optimal. Seperti ruang anak, ruang lansia, dan gladiati belum bisa dibuka sepenuhnya, karena dapat mengganggu layanan pasien yang sedang dirawat.

Alga Viqky Azmi, anggota Komisi V DPRD Riau mengajukan pertanyaan kepada peserta RDP.

"Kami targetkan layanan itu bisa berjalan di 2026. Terkait mekanisme rujukan tetap diperlukan untuk sebagian besar kasus karena skema anggarannya menggunakan BPJS," tambahnya.

Anggota Komisi V DPRD Riau Agus Triansyah meminta Diskes lebih aktif menyampaikan program prioritas agar dewan dapat memberikan dukungan kebijakan yang tepat.

Perwakilan PMI Riau ketika menjawab pertanyaan Komisi V DPRD Riau terkait Renja Diskes dan instansi lainnya.

"Masyarakat tidak melihat persoalan internal instansi. Yang penting pelayanan harus optimal," katanya.

Sementara itu, Sekretaris KPA Riau Wildan memaparkan bahwa sekitar 60 persen kasus HIV/AIDS di Riau berada di Pekanbaru. Namun, anggaran penanganan hanya sekitar Rp200 juta.

Sekretaris Komisi V DPRD Riau Robin P Hutagalung bertanya kepada peserta RDP.

Ketua Komisi V DPRD Riau memastikan pihaknya akan memperjuangkan tambahan anggaran untuk penanganan HIV/AIDS.

Rapat dipimpin Ketua Komisi V Indra Gunawan Eet, didampingi Sekretaris Komisi V Robin P Hutagalung, serta dihadiri anggota Komisi V lainnya: Alga Viqky Azmi, Fairus, Rizal Zamzami, dan Agus Triansyah. Hadir pula perwakilan PMI, perwakilan BPJS Kesehatan, Direktur RSUD Arifin Achmad Wan Fajriatul Mamnunah, Direktur RSUD Petala Bumi Cahaya Purnama Sari, dan sejumlah undangan lainnya. ***