RIAUIN.COM – Panitia Kerja Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru dan berdialog dengan Pemerintah Provinsi Riau serta sejumlah pemangku kepentingan daerah di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Kamis (20/11/2025).

Pertemuan itu dimaksudkan untuk menggali masukan strategis bagi pembahasan Panja Pengawasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026. Agenda tersebut menjadi bagian dari evaluasi langsung demi memperkuat kualitas layanan kesehatan nasional.

Dalam pertemuan ini, Panja Komisi IX meninjau pelaksanaan program JKN di Riau, mulai dari kesiapan fasilitas layanan, kendala yang muncul di lapangan, hingga koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan layanan kesehatan dapat diakses secara merata oleh masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menekankan bahwa pengawasan terhadap implementasi JKN merupakan mandat penting untuk memastikan penyelenggaraan program berjalan sesuai ketentuan serta menjawab kebutuhan kesehatan warga.

“Pengawasan JKN harus dilakukan menyeluruh, baik dari sisi mutu layanan, ketersediaan sarana kesehatan, hingga jaminan bahwa masyarakat memperoleh manfaat yang semestinya. Setiap keluhan maupun kebutuhan di daerah perlu ditindaklanjuti secara nyata,” ujar Yahya.

Ia menyebutkan, masukan dari daerah sangat berharga dalam penyusunan kebijakan nasional di bidang kesehatan.

“Setiap catatan dari daerah akan menjadi landasan untuk memperbaiki regulasi, memperkuat sistem, dan meningkatkan respons program JKN,” tambahnya.

Yahya juga menegaskan komitmen Komisi IX untuk mendorong pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah, terutama daerah yang masih bergulat dengan minimnya infrastruktur maupun keterbatasan tenaga kesehatan.

“Tidak boleh ada warga yang kesulitan mengakses layanan hanya karena jarak atau keterbatasan fasilitas. Negara wajib hadir memberi pelayanan yang adil dan bermutu,” katanya.

Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau Helmi D menyampaikan apresiasi atas kunjungan Panja Komisi IX. Ia mengatakan forum tersebut menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi riil implementasi JKN di Riau.

“Masukan dan penilaian dari Panja sangat kami butuhkan. Di forum ini kami bisa menyampaikan berbagai tantangan, mulai dari ketersediaan fasilitas, distribusi tenaga kesehatan, hingga kebutuhan peningkatan layanan bagi masyarakat,” ujar Helmi. (Bil)