RIAUIN.COM – Legislator Riau dari Dapil Indragiri Hilir, Andi Darma Taufik, menyerukan agar Kementerian ATR/BPN menunda penanganan permohonan Hak Guna Usaha PT Oscar Investama di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Dorongan ini muncul karena adanya dugaan konflik lahan antara perusahaan dan warga yang telah berlangsung lama.

Andi mengungkapkan bahwa permohonan perusahaan sawit tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi warga setempat. Berdasarkan laporan yang ia terima, sekitar seribu hektare lahan yang diajukan untuk HGU disebut sebagai lahan milik masyarakat.

“Dari informasi warga, lahan yang dimohonkan perusahaan sekitar seribu hektare itu sebenarnya merupakan tanah yang selama ini dikelola masyarakat,” ujar Andi pada Selasa (18/11/2025).

Ia menambahkan, masyarakat sebelumnya sudah pernah membuat kesepakatan kerja sama dengan pihak perusahaan dengan pola pembagian hasil 60 berbanding 40. Namun, kenyataannya warga hanya mendapat pembayaran sekitar seratus ribu rupiah lebih per hektare.

“Ada keluhan bahwa kesepakatan awal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Warga hanya menerima bayaran jauh di bawah yang seharusnya,” kata politisi PDIP tersebut.

Andi menilai jika permohonan HGU itu disetujui, maka status lahan otomatis berada di bawah kendali perusahaan, sehingga masyarakat kehilangan hak kelola yang selama ini menjadi sumber penghidupan.

“Kalau HGU disahkan, otomatis lahan berpindah menjadi kewenangan perusahaan. Bahkan kabarnya pengajuan sudah dilakukan sejak 2023,” ucap anggota Komisi I DPRD Riau itu.

Ia pun meminta Pemerintah Provinsi Riau dan ATR/BPN memeriksa kembali permohonan tersebut demi melindungi kepentingan masyarakat lokal.

“Kita berharap Pemprov turun tangan memeriksa ulang karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat. Mereka menggantungkan penghasilan dari lahan itu,” tegasnya.

Di sisi lain, GM Legal dan Humas PT Oscar Investama, Hendri, belum memberikan tanggapan hingga laporan ini diterbitkan. (Adv)