RIAUIN.COM – Komisi II DPRD Provinsi Riau menilai Dinas Pangan dan Hortikultura belum mampu mengendalikan fluktuasi sejumlah komoditas strategis, terutama cabai dan beras, yang ikut memicu peningkatan inflasi daerah.

Ketua Komisi II DPRD Riau Adam Syafaat menyampaikan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan kondisi lapangan yang ditemui pihaknya.

“Dalam APBD Riau 2025 sudah disiapkan anggaran untuk membuka 200 hektare lahan cabai, tetapi program itu ternyata tidak berjalan. Kami melihat performa dinas terkait justru menurun,” kata Adam pada Selasa (18/11/2025).

Ia juga menyorot ketergantungan Riau terhadap pasokan cabai dari Sumatera Barat, yang menurutnya menunjukkan lemahnya pendampingan serta penyaluran bantuan kepada kelompok tani.

“Program ada di atas kertas, namun di lapangan tidak muncul. Banyak kelompok tani yang seharusnya menerima bantuan malah tidak mendapatkan apa pun,” ujarnya.

Adam menambahkan, seringnya kegagalan panen padi di berbagai daerah di Riau dipicu oleh persoalan irigasi yang tidak memadai serta faktor cuaca.

“Irigasi tidak mengalir sampai ke kawasan ujung. Di Rokan Hulu banyak bendungan sudah dangkal, suplai air tidak berjalan. Bahkan ada bendungan untuk irigasi yang berubah fungsi menjadi tempat wisata dan lokasi pembuangan sampah,” tutupnya. (Adv)