RIAUIN.COM – Provinsi Riau kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pemerintah Provinsi Riau yang dipimpin Gubernur Abdul Wahid berhasil meraih apresiasi BRIDA/BAPPERIDA Optimal 2025 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) atas keberhasilannya menerapkan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah berbasis bukti ilmiah.

Penghargaan tersebut diberikan kepada daerah yang mampu mengoptimalkan kajian berbasis data serta memanfaatkan hasil riset untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan.

Salah satu inovasi unggulan yang mengantarkan Riau meraih penghargaan ini adalah reaktivasi sumur minyak idle nasional melalui inovasi stimulasi injeksi mix biosolvent ethanol lancang kuning laksmana, yang menjadi contoh konkret kolaborasi antara riset dan kebijakan publik.

Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN Yopi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah penerima penghargaan. Menurutnya, capaian tersebut menegaskan bahwa banyak daerah kini mulai membangun dengan berlandaskan data, bukan hanya berdasarkan perkiraan atau intuisi.

“Penghargaan ini menunjukkan bahwa riset telah menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan di daerah. BRIN mendorong BRIDA agar menjadi pusat pengetahuan yang mampu menghasilkan kebijakan inovatif dan berkelanjutan,” ujar Yopi melalui kanal YouTube BRIN pada Senin (27/10/2025).

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko juga menegaskan pentingnya peran BRIDA dan BAPPERIDA dalam memperkuat kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy. Ia menilai setiap daerah memiliki karakteristik unik yang harus dioptimalkan, bukan sekadar meniru daerah lain.

“Setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda. Karena itu, riset dan inovasi harus disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing,” kata Laksana.

Tahun ini, sebanyak 39 pemerintah daerah di Indonesia menerima apresiasi BRIDA/BAPPERIDA Optimal 2025. Penilaian dilakukan berdasarkan dua indikator utama, yaitu Pemanfaatan Kajian Kebijakan Berbasis Bukti dan Optimalisasi Potensi serta Penyelesaian Masalah Daerah.

Untuk kategori Pemanfaatan Kajian Kebijakan Berbasis Bukti, penghargaan diberikan kepada Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua Barat, serta sejumlah kabupaten dan kota termasuk Makassar, Semarang, dan Surakarta.

Sementara untuk kategori Optimalisasi Potensi dan/atau Penyelesaian Masalah Daerah, penerima penghargaan meliputi delapan provinsi, termasuk Riau, bersama DI Yogyakarta, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Selatan, serta 19 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. -adv