RIAUIN.COM – Gubernur Riau Abdul Wahid mengikuti rapat koordinasi nasional yang membahas pengendalian inflasi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kegiatan ini digelar secara daring dari Gedung Daerah Pauh Janggi, Pekanbaru, pada Senin pagi 20 Oktober 2025.

Dalam kesempatan itu, Abdul Wahid menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran serta menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi Provinsi Riau. Ia menyebutkan bahwa hingga saat ini realisasi belanja APBD baru mencapai sekitar 65 persen.

“Kami baru selesai rapat dengan Menteri Keuangan dan Mendagri terkait realisasi APBD 2025. Saat ini kita masih di angka 65 persen, belum mencapai 70 persen. Pengeluaran juga masih terbatas karena sebagian besar anggaran digunakan untuk pembayaran utang,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar alokasi belanja difokuskan pada penyelesaian kewajiban terhadap proyek infrastruktur yang sudah berjalan. Meski demikian, pemerintah provinsi tetap berusaha menjaga agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu.

“Saya secara rutin mengevaluasi bagaimana roda ekonomi daerah tetap bergerak. Fokus kami juga pada kemudahan investasi, percepatan realisasi anggaran, dan menjaga daya beli masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, daya beli merupakan indikator penting yang mencerminkan kestabilan ekonomi. Ia juga menyoroti pentingnya memantau inflasi secara berkala.

“Kita pantau inflasi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan baik. Jika belanja masyarakat berjalan normal, berarti daya beli juga aman,” lanjutnya.

Abdul Wahid juga menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang ramah dan efisien. Hal itu dibuktikan dengan pembentukan satuan tugas di sektor migas guna mempercepat proses perizinan.

“Saya sudah tekankan kepada pengusaha dan investor, kalau ada kendala segera laporkan agar bisa kami tindak lanjuti. Di sektor migas, kita bentuk Satgas khusus agar proses perizinan yang biasanya makan waktu lama bisa dipersingkat,” ungkapnya.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa Pemprov Riau bekerja sama dengan Polda Riau membentuk Satgas PHK sebagai upaya antisipasi terhadap potensi pemutusan hubungan kerja secara tiba-tiba.

“Satgas ini dibentuk untuk menghindari PHK sepihak. Kalau ada persoalan, kita cari jalan keluarnya agar masyarakat tetap memiliki kepastian kerja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Abdul Wahid menyampaikan bahwa realisasi investasi di Riau tahun ini menunjukkan tren positif.

“Laporan terakhir menyebutkan investasi yang sudah masuk mencapai sekitar Rp21 triliun. Mudah-mudahan sampai akhir tahun bisa tembus Rp25 triliun. Wilayah tertinggi kontribusinya berasal dari Dumai, Pelalawan, dan Inhil,” pungkasnya. -adv