RIAUIN.COM – Pemerintah Provinsi Riau memastikan bahwa pelaku usaha yang sebelumnya izinnya telah dicabut karena pelanggaran, tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan izin baru melalui sistem perizinan berbasis daring, Online Single Submission (OSS).

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Riau, Devi Rizaldi, dalam pertemuan bersama manajemen HW Livehouse di Kantor Gubernur Riau, Kamis (16/10/2025).

Menurut Devi Rizaldi, mekanisme OSS memberikan akses terbuka kepada seluruh pelaku usaha yang ingin kembali menjalankan usahanya, selama memenuhi seluruh persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.

“Dalam sistem OSS tidak ada larangan bagi pelaku usaha yang izinnya pernah dicabut untuk kembali mengajukan izin. Yang penting, semua syarat dan ketentuan dipenuhi,” kata Devi.

Ia menjelaskan bahwa penerbitan izin tidak serta-merta dilakukan oleh DPMPTSP. Sebelumnya, berkas permohonan akan dikaji terlebih dahulu oleh dinas teknis terkait, sesuai dengan bidang usaha yang diajukan.

“Kami hanya memproses penerbitan izinnya. Tapi sebelum itu, ada penilaian teknis dari dinas sektoral untuk memeriksa kelengkapan dan kelayakan dokumen,” lanjutnya.

Devi juga menekankan bahwa aspek teknis seperti kesesuaian lokasi dan dampak sosial menjadi penilaian utama dari dinas teknis. Jika usaha tersebut dianggap tidak sesuai dengan kondisi lingkungan atau peraturan, maka izinnya bisa saja tidak disetujui.

“Sistem OSS pada dasarnya tidak membatasi siapa yang boleh mengajukan izin, tetapi ada proses evaluasi teknis yang menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan di lokasi tertentu,” jelasnya.

Ia mengimbau kepada seluruh pelaku usaha agar memahami dan mematuhi aturan yang berlaku, termasuk memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar.

“Kalau mau mulai usaha dari awal, silakan saja. Tapi pastikan semua ketentuan diikuti dengan benar. Harus ada itikad baik dan kepatuhan terhadap regulasi,” tegas Devi.

Dalam kesempatan yang sama, Devi juga menyoroti pentingnya pendataan menyeluruh terhadap warga yang terdampak oleh suatu usaha. Ia mengingatkan agar data yang disampaikan benar-benar mencakup semua pihak, bukan hanya berdasarkan perwakilan.

“Kalau menyangkut kondisi sosial, maka pendataan harus komprehensif. Jangan hanya mewakili segelintir orang,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pariwisata Riau, Roni Rakhmat, menyampaikan bahwa Pemprov Riau tetap membuka ruang dialog dengan pelaku usaha. Menurutnya, masukan dan aspirasi dari masyarakat maupun pelaku usaha akan menjadi bahan evaluasi ke depan.

“Kami sudah menerima berbagai aspirasi dari pihak HW Livehouse. Semua masukan itu kami tampung dan akan kami pelajari lebih lanjut,” kata Roni.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki peran penting dalam mengawasi dan membina pelaku usaha yang beroperasi di wilayahnya. Pembinaan ini perlu dilakukan agar usaha tidak menimbulkan keresahan bagi warga.

“Pemko Pekanbaru tentu harus aktif dalam pengawasan, khususnya bagi usaha-usaha yang sudah berjalan dan ingin mengurus izin kembali,” tutup Roni. (*)