RIAUIN.COM – Kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya ke Provinsi Riau pada Kamis (16/10/2025) disambut positif oleh Gubernur Riau Abdul Wahid. Ia menilai kunjungan ini bukan sekadar acara formal, melainkan wujud nyata perhatian pemerintah pusat terhadap berbagai persoalan pembangunan di daerah.

"Ini jadi motivasi bagi kami. Hadirnya Pak Wamendagri memperlihatkan bahwa pusat benar-benar menaruh perhatian terhadap situasi di Riau, baik itu dalam pengendalian inflasi, realisasi anggaran, maupun peningkatan kualitas pembangunan," kata Wahid usai menghadiri rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah kabupaten dan kota se-Riau yang dipimpin langsung oleh Wamendagri di Ruang Melati.

Gubernur juga berharap pertemuan ini mendorong seluruh kepala daerah di Riau untuk terus memperkuat kerja sama dengan pusat serta meningkatkan kinerja pemerintahan di daerah masing-masing.

"Kami berharap masukan dan harapan dari para kepala daerah bisa diteruskan oleh Pak Wamen ke tingkat pusat agar bisa ditindaklanjuti," ujar Wahid.

Ia menegaskan, Riau memerlukan dukungan yang konkret agar laju pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan kemudahan investasi menjadi kunci dalam mempercepat kemajuan daerah.

"Kita butuh dorongan nyata agar iklim investasi semakin membaik. Selain itu, penting bagi pelaku usaha untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal agar dampak ekonominya langsung dirasakan masyarakat," jelasnya.

Dalam tanggapannya, Wamendagri Bima Arya mengapresiasi langkah strategis yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Riau, terutama dalam menekan inflasi dan mempercepat penggunaan anggaran tahun berjalan.

"Saya lihat ada koordinasi yang cukup baik antarwilayah, contohnya kerja sama dalam penyediaan cabai untuk menekan harga. Ini contoh respons cepat terhadap isu-isu krusial," ungkap Bima Arya.

Ia juga menyoroti kemajuan Riau dalam penyerapan anggaran, namun mengingatkan pentingnya efisiensi belanja, khususnya untuk kegiatan yang kurang berdampak langsung.

"Kegiatan yang tidak berdampak besar pada masyarakat sebaiknya dialihkan ke program-program yang lebih prioritas. Laporan yang kami terima menunjukkan sebagian besar daerah di Riau sudah mulai melakukan efisiensi. Ini akan kami sampaikan ke Mendagri," tegasnya.

Lebih lanjut, Bima menambahkan bahwa pemerintah pusat akan mendukung kebutuhan mendesak yang belum tercover APBD dan siap membuka akses terhadap berbagai program kementerian dan lembaga.

"Kami ingin memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar menyentuh masyarakat dan memberi manfaat langsung," tutupnya. -adv