RIAUIN.COM – Gubernur Riau Abdul Wahid memimpin rapat koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta membahas pengendalian inflasi di Provinsi Riau bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Kamis 16 Oktober 2025, dengan kehadiran Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah mengambil langkah-langkah penting dalam mengendalikan inflasi. Beberapa strategi yang dijalankan antara lain operasi pasar dan kerja sama antarwilayah, peningkatan belanja daerah, serta pembahasan formula Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih tepat.

Bima Arya juga menekankan bahwa momen ini sangat penting untuk memperbaiki struktur APBD di daerah. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan melaporkan ke Menteri Dalam Negeri bahwa daerah-daerah di Riau sudah berhasil melakukan efisiensi anggaran yang cukup besar.

“Pos-pos anggaran yang kurang prioritas sebaiknya dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih penting,” ujar Bima Arya.

Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid mengakui struktur APBD tahun ini cukup menantang akibat adanya utang dari tahun sebelumnya.

“Struktur APBD kita tahun ini agak berat karena ada beban utang tahun lalu. Oleh karena itu, saya mengambil kebijakan untuk mengurangi program pembangunan dan fokus pada pelunasan utang,” jelas Abdul Wahid.

Meski begitu, Abdul Wahid menegaskan bahwa sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama.

“Efek berganda dari sektor ini sangat besar. Yang terpenting pendidikan, kesehatan berjalan lancar dan infrastruktur tetap terjaga. Jika itu berjalan baik, maka kita sudah melangkah jauh,” tuturnya.

Mengenai pertumbuhan ekonomi di Riau, Abdul Wahid menilai masih cukup lambat. Ia mengingatkan perlunya terobosan fundamental seperti percepatan pembangunan infrastruktur dan kemudahan investasi.

“Pertumbuhan ekonomi belum menunjukkan hasil yang signifikan. Oleh sebab itu, investasi harus dipermudah. Kami juga mendorong agar seluruh investor menggunakan jasa dan sumber daya lokal,” ungkapnya.

Selain itu, Abdul Wahid berharap dukungan pemerintah pusat dalam penyusunan formula Dana Bagi Hasil sawit agar lebih adil dan tidak menimbulkan perselisihan antar daerah penghasil.

“Kami berharap keluhan dan aspirasi kepala daerah dapat diteruskan oleh Wakil Mendagri kepada pemangku kebijakan nasional,” pungkasnya. (*)