RIAUIN.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi menekankan bahwa upaya melindungi perempuan dan anak tidak cukup hanya lewat pembentukan gugus tugas di atas kertas, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan konkret di lapangan.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam rapat koordinasi gugus tugas penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berlangsung di Hotel Furaya pada Selasa (14/10/2025).

"Letak geografis Riau yang berbatasan langsung dengan negara lain membuat daerah ini memiliki potensi kerawanan tinggi. Karena itu, forum ini penting untuk memastikan penanganannya lebih terarah dan terkoordinasi," ujar Syahrial.

Ia menjelaskan bahwa tantangan dalam menghadapi TPPO tidak berhenti pada penanganan korban. Yang lebih penting, menurutnya, adalah membangun sistem pencegahan yang terintegrasi dan berkesinambungan.

Penerapan sistem tersebut, lanjutnya, membutuhkan sinkronisasi data serta kesamaan pandangan antarinstansi. Dengan begitu, seluruh pihak bisa memahami langkah awal yang tepat dalam menangani kasus-kasus TPPO.

"Upaya ini tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Harus ada kerja sama lintas sektor, sehingga kita tahu arah dan strategi yang harus diambil. Bila sistem sudah berjalan, manfaatnya tidak hanya untuk Riau, tetapi juga bagi provinsi lain dan pemerintah pusat," jelasnya.

Syahrial menegaskan kembali bahwa persoalan perlindungan perempuan dan anak bukan sekadar isu sektoral, tetapi juga tanggung jawab moral seluruh elemen masyarakat.

Ia berharap gugus tugas yang dibentuk dapat bekerja secara aktif, tidak hanya sebatas formalitas struktur organisasi.

"Kita butuh keselarasan gerak dan kecepatan dalam merespons, seperti halnya prinsip pelayanan publik yang mengutamakan efektivitas. Semua harus sejalan, baik dari segi pemahaman maupun tindakan," tegasnya.

Dirinya pun menilai bahwa fokus pembahasan pada kegiatan kali ini sudah tepat, yaitu menekankan pencegahan dan perlindungan secara menyeluruh. Ia berharap persoalan-persoalan yang ada bisa ditangani dari hulu ke hilir.

"Perempuan dan anak adalah kelompok rentan yang harus kita lindungi bersama-sama," tutupnya. (*)