RIAUIN.COM-Riauin.com  Di tengah sanjungan atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pelalawan menurunkan angka stunting, terselip kisah pilu yang menggugah hati. Piza Juliani, bocah delapan tahun asal Kerumutan, menjadi potret nyata perjuangan hidup di tengah kemiskinan ekstrem yang belum sepenuhnya tersentuh perhatian negara.

Di balik gegap gempita narasi keberhasilan Pemkab Pelalawan dalam menekan stunting dan mengentaskan kemiskinan, tersimpan kisah yang membuka mata. Piza Juliani, bocah berusia delapan tahun asal Dusun Air Kuning, Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, kini menjadi simbol bahwa masih ada warga hidup dalam keterbatasan dan jauh dari jangkauan bantuan pemerintah.

Kisah memilukan itu mencuat setelah kondisi Piza yang memprihatinkan viral di media sosial. Publik pun tersentak, mempertanyakan sejauh mana efektivitas program perlindungan sosial yang selama ini digembar-gemborkan.

Piza merupakan anak pertama dari pasangan Saharudin dan Sari, keluarga dhuafa yang hidup serba kekurangan. Kondisi kesehatannya menurun drastis hingga akhirnya dirawat di RS Selasih, sebelum kemudian dibawa ke Rumah Singgah Rumah Relawan Dhuafa (RRD) untuk mendapatkan perawatan intensif.

Ketua RRD, Dedi Aswandi, mengatakan pihaknya telah memberikan pendampingan penuh sejak pertama kali anak tersebut tiba di rumah singgah.

“Sudah dua minggu Piza kami rawat di RRD setelah diamankan dari rumah sakit. Kami berkomitmen mendampingi baik secara medis maupun sosial hingga kondisinya benar-benar pulih,” ujarnya.

Besarnya perhatian publik membuat Ketua DPRD Pelalawan, Syafrizal, bersama Kepala Dinas Kesehatan, Asril, turun langsung meninjau kondisi Piza di Rumah Singgah RRD.

“Setelah saya lihat sendiri, alhamdulillah kondisi anak kita ini sudah jauh membaik. Dari pemberitaan sebelumnya memang sangat menggugah hati, dan hari ini ia tampak lebih sehat,” tutur Syafrizal dengan nada lega.

Meski mengapresiasi gerak cepat pihak RRD, Syafrizal menegaskan pentingnya kerja nyata yang berkelanjutan dari pemerintah.

“Harapan kami, Dinas Kesehatan bekerja maksimal. Jangan sampai semangat mengurus warga miskin hanya muncul ketika kasusnya viral. Itu harus menjadi standar pelayanan bagi masyarakat dhuafa,” tegasnya.

Dia terus berupaya mengingatkan perangkat desa dan tenaga kesehatan di lapangan agar lebih proaktif mendata serta menangani keluarga miskin ekstrem sebelum terlambat.

“Tidak boleh hanya reaktif. Setiap keluarga yang rentan miskin dan berisiko gizi buruk harus mendapat perhatian serius sejak awal,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan, Asril, memberikan klarifikasi terkait data gizi buruk di wilayahnya. Ia menyebutkan, sepanjang tahun 2025 terdapat empat kasus gizi buruk yang seluruhnya telah mendapat intervensi dari petugas lapangan.

“Kasus gizi buruk yang tercatat tahun ini ada empat orang, dan semuanya sudah dilakukan penanganan langsung oleh petugas kami di tingkat desa,” ujar Asril.

Dijelaskannya, Posyandu menjadi garda terdepan dalam pemantauan kesehatan anak, namun mengakui masih ada potensi kasus yang luput dari pendataan.

“Penemuan awal biasanya dari Posyandu. Tapi jika ada laporan dari masyarakat atau pihak luar, maka desa wajib segera menindaklanjuti,” jelasnya.

Asril menegaskan, penanggulangan gizi buruk merupakan program prioritas Pemkab Pelalawan.

“Baik itu gizi kurang maupun gizi buruk, akan kami tangani hingga tuntas. Intervensi terus dilakukan agar anak-anak keluar dari kondisi tersebut. Ini menjadi prioritas Pemkab Pelalawan di tahun 2025,” pungkasnya.

Kasus Piza Juliani menjadi cermin bahwa masih ada celah dalam sistem penanggulangan kemiskinan dan gizi buruk di Pelalawan. Program sosial yang selama ini dijalankan dinilai lebih sering berhenti di tataran administratif, ketimbang memberi dampak nyata bagi masyarakat miskin ekstrem.

Kisah Piza bukan sekadar cerita seorang anak yang berjuang melawan kemiskinan, tapi juga potret kecil dari persoalan besar yang menuntut keberanian moral serta kebijakan yang berpihak pada nurani.

Ketika penderitaan harus viral dulu baru mendapat perhatian, di situlah fungsi negara patut dipertanyakan. Kini, mata publik tertuju pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan, apakah kisah Piza menjadi pelajaran berharga untuk membenahi sistem sosial yang lebih berkeadilan, atau sekadar sensasi sesaat yang tenggelam bersama arus pemberitaan. -mmd