RIAUIN.COM – Pemerintah Provinsi Riau secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 5.884 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Senin, 29 September 2025. Prosesi tersebut digelar di Stadion Utama Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru, dan merupakan hasil seleksi tahap I dan II.

Meski proses ini disambut bahagia oleh para PPPK, muncul pandangan dari sejumlah kalangan yang menilai bahwa jumlah pengangkatan tersebut berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menepis kekhawatiran tersebut. Ia menegaskan bahwa penambahan ribuan pegawai kontrak ini tidak memberi tekanan pada APBD. Justru, langkah ini dianggap sebagai bentuk pemenuhan hak atas kinerja aparatur yang telah mengabdi.

Menurut Syahrial Abdi, kebijakan pengangkatan PPPK juga merupakan bagian dari program nasional yang sedang dalam evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Jangan sampai kita terjebak dengan anggapan ‘membebani’. Di dalamnya ada guru, tenaga kesehatan, dan lainnya yang jelas-jelas bekerja untuk pemerintah. Mereka punya hak untuk menerima imbalan atas pekerjaan yang mereka jalankan,” ujarnya.

Ia juga mengakui bahwa konsekuensi fiskal dari pengangkatan PPPK tentu berdampak pada meningkatnya belanja pegawai. Namun, hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan mutu layanan publik kepada masyarakat. (Nab)