RIAUIN.COM – DPRD Provinsi Riau pada Senin (6/10/2025) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat kepala daerah terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Dua ranperda tersebut meliputi Ranperda tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dan Ranperda tentang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga.

Dalam rapat paripurna itu, Gubernur Riau diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi. Terkait Ranperda tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik, Syahrial menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau menyambut baik kehadiran regulasi tersebut. Apalagi sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan, Riau belum memiliki aturan turunan di tingkat daerah.

Ia mengatakan keterbukaan informasi publik sangat penting untuk memberikan akses informasi yang akurat kepada masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Riau.

“Ranperda Keterbukaan Informasi Publik akan menjadi dasar hukum dan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka serta akuntabel,” ujarnya.

Syahrial menambahkan bahwa UUD 1945 telah menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagai bagian dari pengembangan diri. Namun, sejak UU Nomor 14 Tahun 2008 berlaku pada 30 April 2008, Provinsi Riau belum menetapkan perda khusus mengenai keterbukaan informasi publik.

Ia juga menyampaikan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Riau kini menjadi ujung tombak dalam penyediaan dan penyebarluasan informasi dari seluruh perangkat daerah kepada masyarakat.

Sementara itu, Komisi Informasi (KI) Riau yang sudah dibentuk sejak 26 Oktober 2012 masih terus menjalankan peran penting dalam mendorong keterbukaan informasi serta menyelesaikan sengketa informasi. Setiap tahunnya, KI Riau menangani sekitar 60 kasus sengketa keterbukaan informasi. (Nab)