RIAUIN.COM - Anggota DPRD Provinsi Riau Androy Ade Rianda menanggapi adanya laporan makanan bantuan gizi (MBG) yang basi dan ditemukan belatung di Kabupaten Bengkalis. Ia meminta agar pengawasan terhadap dapur penyedia MBG diperketat oleh pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan.

Politisi Partai Gerindra ini menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjamin kualitas makanan yang didistribusikan ke masyarakat.

“Pemerintah kabupaten/kota, camat, dan lurah harus aktif melakukan pemantauan terhadap dapur MBG. Kami juga berharap pemerintah provinsi dan kabupaten lebih serius dalam mengawasi program gizi ini,” kata Androy, Jumat (3/10/2025) dikutip dari tribunpekanbaru.

Ia menambahkan bahwa pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya mengandalkan satu pihak saja. Hal ini juga sesuai dengan tujuan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dari Kementerian Pertahanan RI yang bertujuan memastikan pemenuhan gizi dilakukan sesuai standar dan komposisi makanan yang tepat.

“SPPI ini dibuat untuk memastikan komposisi MBG sudah sesuai. Jika ada laporan seperti ini, saya akan mengonfirmasi ke Pemkab Bengkalis agar data lengkap bisa diperoleh,” ujarnya.

Selain itu, Androy mengaku telah menerima laporan tentang kasus keracunan akibat konsumsi MBG di beberapa daerah. Ia menegaskan pentingnya tindakan cepat dan transparan saat kejadian serupa, termasuk pengecekan langsung ke dapur penyedia.

“Jika ditemukan MBG yang basi atau mengandung belatung, harus ada pengecekan lapangan. Beberapa dapur MBG yang diduga menyebabkan keracunan bahkan pernah ditutup sementara untuk evaluasi,” tegasnya. (*)