RIAUIN.COM- Komisi II DPRD Riau merekomendasikan untuk melakukan audit internal terhadap Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES). Rekomendasi tersebut disampaikan menyusul adanya tuntutan dari masyarakat pemilik lahan Tora ex PTPN 5 sejak tahun 2021 sampai kini sebagian dari mereka tidak mendapat gaji dari Knes.

Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi II DPRD Riau, Raja Jayadinata, usai menerima perwakilan masyarakat Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar di ruang kerja Komisi II DPRD Riau, Rabu (1/10/2025) kemarin. Menurut Jaya, audit tersebut diperlukan agar Knes transparan dan terbuka mengenai kondisi keuangan dan kinerja koperasi tersebut.

"Hari ini kami sudah melaksanakan hearing dengan teman-teman Koposan. Hasilnya Komisi II DPRD Riau merekomendasikan beberapa hal terkait audit terhadap Knes agar terbuka dan transparan," katanya

Sebelumnya, pada Minggu (28/9/2025) dirinya bersama masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Produsen Pusaka Senama Nenek (Koposan) turun ke lapangan melihat langsung bagaimana situasi rekan-rekan yang sudah memegang SHM dan menyerahkan ke Koposan. Tapi kehadiran kami dihadang dan tidak boleh masuk ke dalam karena dihadang oleh koperasi yang lama, melalui Outsourcing," ucapnya.

Sejak tahun 2019 hingga sekarang, dari 851 SHM lahan Tora yang diserahkan ke masyarakat ada yang mendapatkan haknya dan ada yang tidak mendapatkan sama sekali. Jumlah gaji yang mereka terima dari Knes pun dinilai tidak sesuai dengan hasil penjualan sawit, seperti saat harga sawit naik hingga Rp3.000 masyarakat pemilih lahan hanya dibayarkan Rp1,7 juta.

"Ada yang dibayarkan tapi tidak sesuai dengan nominal yang ada. Jadi, kami rekan-rekan Komisi II DPRD Riau sifatnya tidak bisa memutuskan. Kami hanya bisa merekomendasikan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi, ini nanti bisa menjadi pertimbangan para pejabat pemangku kepentingan yaitu eksekutif," tukasnya.

Raja berjanji, perjuangan masyarakat ini akan ia kawal. Pasalnya, banyak masyarakat Senama Nenek yang benar-benar belum menerima haknya.

"Ada kemarin ibu-ibu, anaknya putus sekolah karena tidak dapat haknya. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga tidak mampu membiayai sekolah. Sedih rasanya apabila ada pihak-pihak tertentu yang ingin berkuasa di lahan tersebut dengan mengkambinghitamkan masyarakat," ujarnya.

Kedepan pihaknya akan manggil koperasi yang lama, KNES supaya semua seimbang. "Jadi nanti hasil rekomendasi yang kami keluarkan melalui sistem yang adil juga. Jadi kami tidak berpihak kepada koperasi tertentu," pungkasnya. -vie