RIAUIN.COM – Dalam upaya mempercepat transformasi menuju tata kelola pemerintahan digital, Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengadakan kegiatan Benchmarking Penyusunan Arsitektur Layanan Kemenpan-RB serta Reviu Domain Arsitektur Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Selasa (26/8/2025). Acara ini berlangsung di ruang rapat Hangtuah, lantai 2 Kantor Bupati Bengkalis.

Sekretaris Daerah Ersan Saputra secara resmi membuka kegiatan ini. Ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut penting dalam memperkuat sinergi lintas perangkat daerah guna menciptakan sistem pemerintahan yang terintegrasi, efektif, dan efisien.

Dalam sambutannya, Ersan menyambut narasumber Ibu Perwita Sari yang hadir memberikan pemaparan seputar penyusunan arsitektur layanan serta reviu domain arsitektur bisnis, menggunakan Sistem Informasi Arsitektur SPBE sebagai instrumen utama.

Menurut Ersan, penyusunan Arsitektur Layanan Kemenpan-RB dan reviu domain bisnis merupakan dua elemen penting yang saling terkait dalam pelaksanaan SPBE. Arsitektur layanan merupakan bagian integral dari kerangka SPBE nasional, sedangkan reviu domain bisnis bertujuan menyelaraskan strategi organisasi dengan penggunaan teknologi.

“Keduanya tidak bisa berdiri sendiri. Mereka harus berjalan beriringan agar pelaksanaan SPBE mampu menghadirkan layanan pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan mudah diakses masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa penyusunan arsitektur SPBE tidak berhenti pada perencanaan saja, melainkan harus dilanjutkan dengan evaluasi menyeluruh. Evaluasi ini bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan pemerintahan digital, mengecek keamanan sistem, dan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Demikian pula dengan reviu arsitektur bisnis, yang disebut Ersan sebagai langkah strategis untuk mencegah tumpang tindih, mendorong efisiensi, serta menjamin keselarasan gerak seluruh perangkat daerah menuju arah yang sama.

Dalam kesempatan itu, Ersan juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi indeks SPBE tahun 2024, Kabupaten Bengkalis berhasil meraih skor 2,79 dengan predikat “Baik”. Tahun 2025 akan menjadi fase pembinaan sekaligus transisi menuju penerapan kebijakan Pemerintah Digital (PEMDI).

“Untuk itu, kami minta seluruh perangkat daerah meningkatkan kolaborasi dan segera menyusun langkah konkret guna mempercepat pelaksanaan SPBE secara optimal. Manfaatkan momen asistensi ini agar kita memiliki persepsi dan arah yang selaras,” tutupnya. (Ard)