RIAUIN.COM – Permasalahan kelebihan tenaga honorer di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Meskipun rumah sakit ini memiliki banyak pegawai, jumlah pasien yang dirawat setiap hari sangat minim.

Hal ini disampaikan langsung oleh Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, saat berdialog dengan para Tenaga Harian Lepas (THL) di rumah sakit tersebut baru-baru ini.

“Saya minta maaf karena baru bisa menemui langsung rekan-rekan semua. Namun perlu saya tegaskan, ini bukan persoalan baru. Pemerintah sudah sejak lama menyikapinya,” ujar Agung pada Kamis (24/7/2025).

Menurut Agung, RSD Madani tengah menghadapi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat. Kritik yang muncul bukan hanya soal pelayanan kesehatan, melainkan juga terkait ketidakseimbangan antara jumlah pegawai dengan jumlah pasien.

"Terus terang, sebagian besar kita tahu bahwa untuk menjadi THL di sini banyak yang melalui jalur rekomendasi tertentu. Akibatnya, jumlah tenaga honorer jadi membengkak," ungkapnya.

Agung menyebut, saat ini jumlah pasien yang datang setiap hari hanya sekitar sepuluh orang. Dengan kondisi tersebut, keberadaan rumah sakit dinilai kurang optimal.

Merujuk pada regulasi Kementerian Kesehatan, rumah sakit tipe C seharusnya memiliki maksimal 303 pegawai, menyesuaikan dengan kapasitas 101 tempat tidur pasien. Namun, jumlah pegawai di RSD Madani saat ini telah mencapai 777 orang, jauh melebihi batas wajar.

“Kami sudah mendapat teguran dari Kemenkes. Ini kenyataan yang harus kita hadapi sebelum membicarakan soal hak-hak tenaga honorer. Semua orang memang punya hak, tapi kita juga harus realistis melihat kondisi rumah sakit ini,” jelasnya.

Agung menegaskan, pemerintah tidak ingin mengambil langkah ekstrem seperti pemutusan hubungan kerja secara massal. Menurutnya, hal itu hanya akan memperburuk kondisi ketenagakerjaan di kota ini.

“Saya masih ingin menyelamatkan yang masih bisa kita bantu. Seperti mereka yang datanya sudah ada di pusat, tapi hilang di database Pemko – ini masih bisa kami telusuri. Namun bagi yang memang tidak tercatat di sistem manapun, tentu akan sulit,” katanya.

Ia juga mengimbau para tenaga honorer untuk terbuka dan jujur terkait status mereka. Pemko, kata Agung, membuka ruang untuk diskusi dan berkomitmen menelusuri kasus demi kasus yang masih dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. (Nab)