RIAUIN.COM – Komitmen Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, dalam membawa isu lingkungan ke panggung global mulai membuahkan hasil. Di masa 100 hari pertamanya memimpin, Wahid melalui program “Riau for Green” berhasil mengundang perhatian internasional.

Atas inisiatif tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diundang secara resmi oleh United Nations Environment Programme (UNEP) untuk mengikuti forum investasi dan kolaborasi REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) di London, Inggris.

Forum internasional bertajuk REDD+ Investment Opportunities: Demand-Supply Roundtable & Entrepreneurship ini akan digelar selama tiga hari, mulai 25 hingga 27 Juni 2025 di The Lookout, 8 Bishopsgate, London.

Menariknya, seluruh biaya perjalanan Gubernur Riau dan rombongan ditanggung oleh pihak UNEP tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pelaksana Harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Embiyarman, menyampaikan bahwa program “Riau for Green” merupakan wujud konkret peran daerah dalam mendukung target nasional pengurangan emisi sesuai Perjanjian Paris.

“Riau punya posisi strategis secara ekologis. Sekitar 64 persen wilayah daratan kita berupa lahan gambut, dan 51 persen dari total lahan gambut di Sumatera ada di Riau. Artinya, kontribusi Riau terhadap penyerapan karbon sangat besar,” ujarnya.

Embiyarman menambahkan bahwa gambut yang terjaga bisa menyimpan karbon dalam jumlah besar, tetapi ketika rusak atau terbakar, justru menjadi sumber emisi yang memperburuk perubahan iklim.

Ia menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk menjaga ekosistem gambut serta memberdayakan masyarakat sekitar.

“Keikutsertaan Gubri dalam forum ini adalah bentuk proaktif membuka akses pendanaan lingkungan skala global. Salah satunya terkait skema REDD+ yang potensial menarik pembiayaan hingga USD 30 juta atau sekitar Rp492 miliar,” jelasnya.

Dana tersebut akan difokuskan untuk program restorasi, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan sistem pengelolaan lingkungan berbasis kinerja.

Pemprov Riau juga membawa agenda penting dalam penguatan sistem REDD+ di tingkat daerah, termasuk pengembangan rencana aksi, sistem monitoring pelaporan (MRV), hingga mekanisme pembagian manfaat yang adil dan transparan.

Langkah ini menunjukkan kepemimpinan Abdul Wahid yang inovatif dalam menghadapi keterbatasan fiskal sekaligus menjadikan isu lingkungan sebagai jembatan pembangunan berkelanjutan.

Partisipasi Riau di forum global ini membuktikan bahwa daerah pun bisa memiliki suara dalam agenda lingkungan internasional dan menjadi bagian dari solusi iklim dunia.

“Dengan dukungan dari UNEP, kami berharap akan lahir model investasi hijau dan pendanaan berbasis hasil yang mampu membawa manfaat nyata bagi Riau dan masyarakatnya,” tutup Embiyarman. (Nab)