RIAUIN.COM – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menggelar pertemuan dengan pimpinan perusahaan-perusahaan besar di Provinsi Riau guna menggalang komitmen menjaga infrastruktur jalan dengan mematuhi aturan lalu lintas dan standar kendaraan. Fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah pengendalian kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) yang kerap menjadi penyebab utama kerusakan jalan.

Menurut Wahid, ketahanan jalan yang seharusnya bisa mencapai dua dekade kini rusak hanya dalam hitungan bulan akibat pelanggaran batas muatan. Ia mengingatkan perusahaan agar lebih bertanggung jawab terhadap dampak operasional mereka terhadap infrastruktur.

“Kita tidak melarang kegiatan usaha, tapi tolong dipertimbangkan. Kalau jalan rusak, semua pihak juga yang kesulitan,” kata Wahid dalam pertemuan yang digelar di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Senin (16/6/2025).

Ia menjelaskan, jalan-jalan yang dibangun dengan anggaran besar rusak hanya dalam waktu singkat akibat kendaraan yang tidak sesuai standar. Hal ini menurutnya menjadi beban besar bagi pemerintah daerah.

“Kendaraan ODOL bikin jalan rusak dalam dua bulan. Padahal semestinya bisa bertahan 20 tahun. Ini merugikan daerah,” ungkap Wahid.

Wahid juga meminta agar perusahaan memastikan armada yang digunakan sesuai regulasi, dan sebisa mungkin menggunakan kendaraan dengan pelat nomor BM, agar memberikan kontribusi pajak kepada daerah.

“Kalau kendaraan dikontrakkan ke pihak ketiga, pastikan syaratnya sesuai standar. Dan kalau bisa, gunakan kendaraan berpelat BM supaya daerah juga dapat manfaat pajaknya,” tambahnya.

Untuk mendukung kebijakan ini, Gubri dan Kapolda Riau sepakat membebaskan biaya mutasi kendaraan guna mendorong percepatan penyesuaian armada sesuai aturan.

“Saya dan Kapolda sudah sepakati, mutasi kendaraan sekarang gratis. Jadi, silakan segera urus administrasinya,” ujarnya.

Sebagai langkah tegas, Wahid mengusulkan agar kepatuhan terhadap aturan ini dimasukkan dalam aspek penilaian Program PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tujuannya, agar perusahaan lebih serius dalam menjaga jalan.

“Saya sudah minta izin ke Menteri LHK. Kalau ini tidak juga dipatuhi, akan kami masukkan ke indikator PROPER agar jadi perhatian perusahaan,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa pajak dari masyarakat dan pelaku usaha seharusnya kembali dalam bentuk infrastruktur yang layak. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk menjaga kelancaran aktivitas ekonomi di Riau.

“Jalan yang baik itu untuk semua, termasuk bapak dan ibu sekalian. Pajak yang dipungut akan kami kembalikan dalam bentuk infrastruktur yang berkualitas, asal semuanya tertib dan patuh aturan,” tutupnya. (Nab)