RIAUIN.COM – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menghadiri rapat lanjutan mengenai pengembalian penguasaan kawasan hutan dan rencana relokasi warga di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Jumat (13/6/2025). Rapat ini dipimpin oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I Pengarah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Dalam keterangannya usai rapat, Gubri menegaskan dukungan penuh terhadap langkah penertiban kawasan TNTN yang merupakan wilayah konservasi penting. Meski demikian, ia menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek keadilan sosial dalam proses relokasi.

"Relokasi harus memperhatikan kondisi masyarakat yang sudah lama bermukim dan bergantung pada kawasan tersebut untuk penghidupan mereka," ujar Wahid.

Ia menyebutkan bahwa dari hasil peninjauan langsung, banyak warga telah menetap cukup lama di kawasan tersebut, bahkan anak-anak mereka telah bersekolah di sana. Oleh karena itu, menurutnya, relokasi tidak bisa dilakukan secara terburu-buru tanpa perencanaan matang.

"Kita harus pikirkan juga masa depan mereka. Kalau relokasi dilakukan, harus ada lokasi yang jelas dan layak. Makanya saya harap ini disertai kajian yang benar-benar komprehensif," tambahnya.

Sebagai kelanjutan dari rapat tersebut, direncanakan pembentukan tim khusus yang akan bertugas menangani aspek relokasi penduduk dan rehabilitasi kawasan hutan di TNTN. Gubri berharap tim tersebut dapat bekerja efektif dan adil bagi semua pihak.

Sementara itu, Jaksa Agung dalam forum tersebut menyampaikan apresiasi atas capaian Satgas PKH yang telah berhasil memulihkan penguasaan atas 1.019.611,31 hektare lahan hutan hingga awal Juni 2025. Menurutnya, ini merupakan langkah strategis dalam penyelamatan hutan dari praktik perambahan liar.

Namun, kondisi di TNTN disebut sangat memprihatinkan. Berdasarkan laporan kunjungan tim Satgas pada 10 Juni 2025, dari total 81.793 hektare luas kawasan, hanya sekitar 12.561 hektare yang masih tersisa dalam kondisi hutan alami.

“Kerusakan ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga berimplikasi pada aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Kita butuh solusi yang menyeluruh,” ujar Burhanuddin.

Ia berharap penanganan TNTN dapat dijadikan model nasional dalam pemulihan kawasan hutan serta pelaksanaan relokasi warga secara manusiawi dan taat hukum. Selain itu, ia menekankan pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Keberhasilan di Tesso Nilo akan mencerminkan komitmen kita dalam penyelamatan hutan di taman nasional lainnya. Mari pastikan tidak ada kepentingan sempit yang bermain,” tutupnya. (Nab)