RIAUIN.COM – Pemerintah Kota Pekanbaru menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau.

Setelah delapan tahun berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tahun ini Pemko Pekanbaru harus menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengonfirmasi hal ini pada Senin (26/5/2025). Ia menyampaikan bahwa proses audit berjalan tepat waktu, dengan penyerahan laporan dilakukan pada 27 Maret dan hasilnya diterima pada 26 Mei.

"Alhamdulillah, proses pemeriksaan selesai sesuai jadwal. Laporan kami serahkan pada 27 Maret dan hari ini sudah diterima hasilnya," ujar Agung.

Ia mengungkapkan bahwa perubahan opini ini dipengaruhi oleh beberapa kejadian yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

“Kita tahu, selama ini Pekanbaru selalu memperoleh WTP. Namun karena ada sejumlah peristiwa belakangan ini, tahun ini hasilnya berubah menjadi WDP,” jelasnya.

Meski demikian, Agung menegaskan bahwa pihaknya akan menjadikan hasil ini sebagai momen evaluasi dan pembenahan tata kelola keuangan daerah.

“Ini menjadi titik balik untuk meningkatkan kinerja. Kami akan menindaklanjuti seluruh catatan dari BPK dan berupaya memperbaiki sesuai arahan,” kata Agung.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Riau atas proses pemeriksaan yang telah dijalankan secara profesional.

“Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh tim BPK di Provinsi Riau yang telah bekerja maksimal selama audit di Kota Pekanbaru. Semoga tahun depan kita bisa kembali mendapatkan WTP,” tambahnya.

Mengenai langkah tindak lanjut, Pemko Pekanbaru akan mempelajari hasil audit secara menyeluruh dan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jika ada hal yang perlu diselesaikan secara hukum, tentu akan kita tempuh. Namun kalau masih bisa ditangani secara internal, akan kita proses sesuai aturan,” tuturnya.

Agung juga mengajak seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemko untuk menjadikan opini WDP ini sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa mendatang. (*)