RIAUIN.COM – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, mengungkapkan kondisi ekonomi terkini Riau dalam laporan edisi April 2025. Berdasarkan data dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau, total nilai ekspor daerah ini mencapai USD6,39 miliar hingga akhir April, dengan mayoritas atau sekitar 96,89 persen berasal dari sektor industri pengolahan.

Sementara itu, nilai impor tercatat USD0,58 miliar. Hampir seluruh impor tersebut—sebesar 99,56 persen—berupa bahan baku atau bahan penolong yang dibutuhkan sektor industri.

“Data ini mencerminkan bahwa sektor industri pengolahan di Riau masih aktif dan tetap berperan penting dalam perekonomian daerah, khususnya dalam pemenuhan bahan baku dari luar negeri,” jelas Heni pada Sabtu (24/5/2025).

Dari sisi sektor riil, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau pada kuartal I 2025 mengalami perlambatan, namun tetap menunjukkan tren positif. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,86 persen secara tahunan, disusul pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,17 persen dan peningkatan ekspor sebesar 14,98 persen.

Meski pertumbuhan melambat, tekanan inflasi pada April 2025 masih berada dalam kisaran yang bisa dikendalikan. Kenaikan inflasi bulanan tercatat sebesar 1,43 persen. Peningkatan ini dipengaruhi oleh berakhirnya program diskon 50 persen tarif listrik, serta kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, tembakau, dan emas.

Menurut Heni, DJPb terus melakukan pemantauan ekonomi secara rutin untuk menjaga kestabilan fiskal dan mendukung kelangsungan pembangunan ekonomi daerah.

“Kami menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan mitra terkait guna menjaga tren pertumbuhan ekonomi tetap positif, terutama dalam merespons fluktuasi harga dan memperkuat industri pengolahan sebagai sektor unggulan,” ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya konsistensi dalam kebijakan fiskal yang responsif terhadap tantangan global, termasuk menjaga daya beli masyarakat dan kelancaran produksi industri.

“Laporan ekonomi ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran, agar Riau dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan,” tutup Heni. (Nab)