RIAUIN.COM – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau mencatat bahwa hingga 30 April 2025, sebanyak 22.817 guru di wilayah tersebut telah menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) dengan nilai total mencapai Rp278,26 miliar.

Angka itu baru mencakup sekitar 50 persen dari total anggaran TPG tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp2,13 triliun. Jika penyaluran dibagi rata per triwulan, maka alokasi per triwulan diperkirakan mencapai Rp531,85 miliar untuk 43.611 guru.

Kepala Kanwil DJPb Riau, Heni Kartikawati, mengungkapkan bahwa masih ada guru yang belum mendapatkan tunjangan karena berbagai kendala, seperti data rekening yang belum diajukan oleh pemerintah daerah atau informasi yang tidak valid.

“Keakuratan data menjadi kunci utama. Banyak kendala teknis yang berdampak pada kelancaran pencairan,” ujar Heni, Sabtu (24/5/2025).

Berdasarkan survei Kanwil DJPb terhadap guru yang menerima dan belum menerima TPG pada Triwulan I 2025, diketahui 60 persen responden menilai keterlambatan pembayaran berdampak pada menurunnya semangat mengajar.

Analisis lebih lanjut menunjukkan adanya korelasi kuat antara motivasi guru dan mutu pendidikan, dengan nilai korelasi mencapai 0,75.

Dari sisi persepsi keadilan, 40 persen dari 1.661 responden menyadari perbedaan waktu pencairan TPG antarwilayah, yang memicu rasa ketidakadilan terutama antara guru ASN dan Non-ASN.

Survei juga mengidentifikasi tiga faktor utama penyebab keterlambatan:

Masalah integrasi data: 50 persen responden menyebutkan ketidaksesuaian antara Dapodik dan sistem Info GTK, utamanya di Indragiri Hulu dan Kepulauan Meranti.

Gangguan server: 30 persen menyalahkan lemahnya performa server Info GTK, terutama saat diakses serentak seperti di Kuantan Singingi dan Dumai.

Kendala validasi rekening: 20 persen menyoroti lambannya verifikasi rekening, sebagaimana terjadi di SDN 009 Petalongan.

Sebagai respon, Kemendikdasmen bersama pemerintah daerah telah membuka hotline khusus untuk guru yang belum menerima TPG, guna mempercepat pemetaan dan verifikasi data.

Selain itu, sedang dikembangkan pembaruan sistem Info GTK agar guru bisa memperbarui datanya secara mandiri.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap distribusi TPG akan lebih cepat, tepat sasaran, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

“Sinergi antara pusat dan daerah sangat penting agar penyaluran TPG berjalan optimal. Ini soal kepedulian terhadap masa depan pendidikan,” tutup Heni Kartikawati. (Nab)