RIAUIN.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan segera mendistribusikan kembali kendaraan dinas jabatan yang sebelumnya ditarik untuk pendataan. Proses ini dilakukan setelah audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai dilakukan.

Saat ini, lebih dari 300 unit kendaraan dinas berbagai merek dan tipe diparkir di kawasan Komplek Perkantoran Pemerintah Tenayan Raya. Kendaraan-kendaraan tersebut telah dikumpulkan hampir dua bulan guna verifikasi dan pencocokan data.

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan bahwa mobil-mobil tersebut dikembalikan setelah hasil audit rampung dan data kendaraan sudah dicocokkan dengan kondisi fisik di lapangan.

“Mobil dinas ini dikumpulkan untuk kepentingan audit BPK. Setelah audit selesai, tentu akan dikembalikan ke pengguna masing-masing,” ujarnya pada Rabu (21/5/2025).

Ia menjelaskan bahwa kendaraan dinas jabatan tetap diperlukan untuk mendukung aktivitas kerja para pejabat yang memang berhak mendapatkan fasilitas tersebut.

Pendataan dimulai sejak 8 April 2025. Dari total sekitar 500 unit mobil dinas yang terdata, sekitar 200 unit di antaranya belum diserahkan ke Pemko untuk proses pendataan.

“Ini bentuk pertanggungjawaban kami di awal masa jabatan Agung - Markarius. Unit yang sudah kami kumpulkan ini yang akan kami tindak lanjuti,” tambah Markarius.

Sementara itu, untuk kendaraan yang belum dikembalikan, pihaknya akan terus mengingatkan pemegangnya agar segera menyerahkan mobil tersebut.

Sebelumnya, Wali Kota Pekanbaru, Agung, sempat mengungkapkan adanya penyalahgunaan kendaraan dinas oleh sejumlah pejabat yang menggunakan mobil tersebut untuk keperluan pribadi, bahkan hingga ke luar kota.

“Kalau ingin menggunakan kendaraan dengan bebas, pakai mobil pribadi. Jangan pakai mobil milik negara seolah-olah milik pribadi,” tegasnya pada Selasa (8/4/2025).

Ia juga menegaskan bahwa sejumlah kendaraan lama tercatat digunakan di luar kepentingan dinas, dan hal ini menjadi perhatian khusus dalam masa awal kepemimpinannya. (Nab)