Oleh: Hendrianto

Di TENGAH desentralisasi yang kian menguat, pemerintahan desa menghadapi dilema krusial dalam memilih mesin penggerak ekonominya. Melanggengkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah eksis, atau merangkul inisiatif baru Koperasi Merah Putih yang digadang-gadang akan mengucurkan dana besar?

Pilihan ini bukan hanya preferensi, melainkan penentu arah kemandirian dan kesejahteraan desa di masa depan. Pondasi yang Perlu Diperkuat. Sejak diamanatkan oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, BUMDes telah menjadi tulang punggung perekonomian desa.

Dengan modal yang berasal dari pemerintah desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes), BUMDes diharapkan mampu mengelola potensi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan PADes itu sendiri.

Berbagai unit usaha telah lahir, mulai dari simpan pinjam, pengelolaan air bersih, hingga unit wisata desa. Namun, realitas di lapangan tak seindah harapan. Banyak BUMDes yang masih terseok-seok, bahkan mati suri.

Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Pengelola BUMDes seringkali belum memiliki kapasitas mumpuni dalam manajemen bisnis, pemasaran, hingga inovasi produk.

Akibatnya, ide-ide kreatif sulit berkembang, dan potensi desa tidak tergarap maksimal. Selain itu, isu transparansi dan akuntabilitas juga kerap menjadi sorotan, terutama jika pengawasan dari pemerintah desa dan masyarakat kurang ketat.

Kini, wacana kehadiran Koperasi Merah Putih menjadi angin segar, sekaligus memunculkan pertanyaan. Dengan dukungan yang dijanjikan melalui Inpres No. 9 Tahun 2025, koperasi ini diharapkan mampu mengalirkan dana desa, APBN, APBD, bahkan pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Skema pendanaan jumbo ini tentu menggiurkan, berpotensi membuka keran investasi yang selama ini sulit diakses oleh BUMDes. Koperasi Merah Putih mengusung semangat gotong royong dan kepemilikan bersama, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama.

Ini adalah model yang ideal untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat secara partisipatif. Namun, di balik potensi besarnya, tersimpan pula kekhawatiran. Risiko utang berantai menjadi momok jika koperasi gagal mengelola pinjaman dengan baik.

Sejarah kelam koperasi di masa lalu, yang seringkali tersandung masalah manajemen dan penyelewengan, patut menjadi pelajaran berharga. Selain itu, potensi politisasi juga tak bisa diabaikan.

Dengan skema pendanaan yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan, ada risiko bahwa Koperasi Merah Putih dapat menjadi alat politik praktis, mengesampingkan tujuan utama pemberdayaan ekonomi.

Menghadapi pilihan dilematis ini, pemerintahan desa sesungguhnya tidak perlu terjebak dalam dikotomi. Justru, jawabannya terletak pada sinergi dan penguatan kapasitas.

Pertama, penguatan BUMDes yang sudah ada. Pemerintah desa harus fokus pada peningkatan kapasitas SDM pengelola BUMDes melalui pelatihan yang relevan, pendampingan dari ahli bisnis, dan fasilitasi akses ke pasar yang lebih luas.

Model bisnis BUMDes harus dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan dinamika pasar. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes harus menjadi prioritas utama.

Kedua, memandang Koperasi Merah Putih sebagai pelengkap, bukan pengganti. Jika Koperasi Merah Putih benar-benar terealisasi, desa dapat memanfaatkannya sebagai sumber pendanaan tambahan yang besar untuk mengembangkan unit usaha yang memerlukan investasi signifikan.

Namun, tata kelola yang ketat, pengawasan berlapis, dan prinsip kehati-hatian dalam berutang harus menjadi landasan utama. Ini juga bisa menjadi momentum bagi BUMDes dan Koperasi Merah Putih untuk berkolaborasi, misalnya BUMDes mengelola aset desa, sementara Koperasi Merah Putih fokus pada pemberdayaan anggota melalui berbagai usaha produktif.

Ketiga, membangun ekosistem ekonomi desa yang kuat. Terlepas dari bentuk kelembagaannya, keberhasilan ekonomi desa sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta. Fasilitasi akses ke teknologi, informasi pasar, dan jejaring bisnis akan sangat membantu kedua entitas ini untuk berkembang.

Pilihan antara BUMDes atau Koperasi Merah Putih bukanlah tentang mana yang lebih baik, melainkan bagaimana keduanya dapat diintegrasikan dan dikelola dengan bijak untuk mencapai tujuan bersama, kemandirian ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tantangan SDM dan tata kelola harus dijawab dengan komitmen kuat dan langkah nyata dari semua pihak, sehingga roda ekonomi desa benar-benar bergerak dan membawa kemakmuran bagi seluruh wwarganya (***)