RIAUIN.COM – Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengajak Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk melakukan pembaruan dalam sistem pendidikan kader agar mampu beradaptasi dengan tantangan global dan perkembangan teknologi informasi. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri pelantikan pengurus Badan Koordinasi (Badko) HMI serta Korps HMI-Wati (Kohati) Riau-Kepulauan Riau periode 2024–2026, yang berlangsung di Balai Pauh Janggi, Sabtu (17/5/2025).

Dalam sambutannya, Wahid menyatakan bahwa pola pembinaan kader HMI perlu didesain ulang agar lebih terbuka dan relevan dengan kebutuhan zaman. Menurutnya, pendekatan pendidikan yang terlalu kaku perlu diubah menjadi lebih dinamis dan kontekstual, mengikuti arus digitalisasi dan globalisasi yang semakin cepat.

“Saat ini, pendidikan kader harus mampu mengikuti perubahan zaman. Kita tidak bisa lagi terpaku pada metode lama. Perlu ada inovasi dalam kurikulum dan materi pelatihan agar bisa membekali kader dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masa kini,” ujar Wahid.

Ia juga menambahkan bahwa penguatan kualitas kader melalui pendekatan yang modern akan memberikan dampak positif bagi kemajuan organisasi dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah membentuk kader yang tidak hanya paham secara teoritis, tetapi juga terampil secara praktis.

Lebih lanjut, Gubernur Wahid menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam proses pembangunan melalui kritik yang membangun. Ia menyebut bahwa masukan dari kalangan mahasiswa menjadi bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

“Saya sangat terbuka terhadap kritik dan masukan. Itu penting untuk menjaga keseimbangan. Pemerintah butuh kontrol agar tidak bertindak sewenang-wenang. Tapi kritik itu juga harus disertai dengan solusi,” ungkap Wahid.

Ia juga mendorong agar mahasiswa tidak sekadar menjadi pengamat, tetapi turut aktif memberikan kontribusi berupa ide dan terobosan bagi kemajuan daerah. Peran ini dinilai krusial di tengah tantangan zaman yang serba cepat dan kompetitif.

Abdul Wahid berharap agar ke depan HMI dapat menjadi pionir dalam pengembangan pendidikan kader berbasis teknologi dan mampu merespons isu-isu global. Reorganisasi sistem pendidikan kader dinilainya sebagai langkah penting untuk membentuk generasi pemimpin yang siap menghadapi tantangan masa depan.

“Kami menantikan kontribusi nyata dari para mahasiswa, terutama dalam hal inovasi dan sumbangsih pemikiran tentang ekonomi serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” tutupnya. (Nab)