RIAUIN.COM— Wakil rakyat sejatinya adalah perpanjangan suara masyarakat di lembaga legislatif, dari tingkat kabupaten/kota hingga pusat. Mereka membawa amanah untuk memperjuangkan kebutuhan mendasar rakyat, khususnya di sektor vital seperti kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan.

Namun, tak sedikit harapan masyarakat yang meredup usai pemilu. Hubungan dengan wakil rakyat pun kerap hanya muncul kembali menjelang pesta demokrasi berikutnya. Pola permisif masyarakat, yang mudah melupakan rekam jejak dan tergoda politik transaksional, menjadi ironi dalam proses demokrasi.

Di tengah situasi ini, muncul angin segar dari Dr Hj Karmila Sari SKom MM, anggota Komisi X DPR RI, yang menggulirkan program beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di daerah pemilihannya, Rokan Hilir. Program ini menyasar siswa dari tingkat SD hingga SMA.

Langkah Karmila Sari ini mendapat apresiasi dari akademisi bidang politik pemerintahan, Assoc Prof Dr Panca Setyo Prihatin SIP MSi. Ia menilai, perjuangan membawa alokasi anggaran pusat ke daerah bukanlah perkara mudah, terlebih di tengah keterbatasan fiskal dan rasionalisasi anggaran.

“Ini bentuk kontribusi nyata yang langsung menyentuh masyarakat,” ujar Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau itu.

Panca juga menyoroti respon cepat dan positif dari Bupati Rokan Hilir, H Bistamam, terhadap inisiatif beasiswa tersebut.

“Sinergi antara legislatif dan eksekutif seperti ini patut diapresiasi. Kolaborasi ini membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk menikmati program-program pusat secara langsung,” ujarnya.

Ia menambahkan, keselarasan visi dan misi antara wakil rakyat di pusat dan kepala daerah bisa mempercepat realisasi program yang pro-rakyat.

Fenomena positif ini tak hanya terjadi di Riau. Menurut Panca, usai pelantikan dan pembekalan kepala daerah di berbagai wilayah, termasuk baru-baru ini di Magelang, tampak geliat optimisme dan komitmen kepala daerah dalam menuntaskan persoalan mendasar masyarakat.

“Kesadaran untuk menepati janji kampanye mulai terlihat. Beasiswa di Rokan Hilir ini salah satu contohnya, bagaimana politik yang berpihak bisa membawa perubahan nyata,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (19/4/2025).

Panca menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi berkelanjutan antar lembaga pemerintahan. Ketika wakil rakyat mampu memperjuangkan kebutuhan daerah dan pemerintah daerah sigap mengeksekusinya, manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

“Ini sekaligus mematahkan anggapan bahwa relasi rakyat dan wakilnya hanya muncul saat pemilu tiba,” katanya.

Keberhasilan program beasiswa ini menjadi pengingat bahwa sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif, didukung partisipasi aktif masyarakat, adalah kunci menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Dengan contoh konkret seperti ini, masyarakat didorong untuk lebih aktif mengawal kinerja wakil rakyat. Mereka bukan lagi objek politik semata, tapi subjek yang berhak atas layanan dan program berkualitas,” pungkas Panca. -rls, alv