RIAUIN.COM - Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid, memberikan penjelasan terkait isu pembelian mobil dinas baru untuk Walikota Pekanbaru. Menurutnya, pengadaan kendaraan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prosesnya sudah direncanakan sejak lama.

Isa menjelaskan bahwa anggaran untuk mobil dinas tersebut telah masuk dalam APBD 2025. Proses pengadaannya sendiri dimulai sejak September 2024, jauh sebelum Pilkada digelar dan Walikota serta Wakil Walikota terpilih dilantik.

"Pengadaan ini sudah sesuai prosedur. Anggarannya disusun dalam APBD 2025 pada September 2024, dan pembeliannya dilakukan pada Februari 2025, sebelum pelantikan Walikota dan Wakil Walikota baru," ungkap Isa pada Selasa (8/4/2025).

Mengenai pilihan mobil jenis Alphard, Isa menyebut bahwa kendaraan dinas untuk kepala daerah memang memiliki standar tertentu. Ia menambahkan bahwa hampir semua kepala daerah di Indonesia menggunakan mobil serupa atau bahkan yang lebih mewah.

"Lihat saja, hampir semua kepala daerah pakai Alphard. Ada yang spesifikasinya lebih tinggi dan harganya lebih mahal. Masa Walikota kita pakai mobil yang kurang layak dibandingkan kepala dinas?" ujarnya tegas.

Namun, Isa menambahkan bahwa Walikota Pekanbaru Agung Nugroho masih menggunakan mobil pribadi untuk tugas sehari-hari. Sementara itu, Wakil Walikota Markarius masih memakai mobil dinas lama yang kondisinya sudah kurang baik.

"Kemarin saat rapat di Tenayan, saya sempat naik mobil dinas lama bersama Wawako. Pintunya sudah susah dibuka, macet-macet," cerita Isa.

Ia juga menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2025 dilakukan oleh TAPD di bawah kepemimpinan Pj Walikota Risnandar. Selain mobil dinas Walikota, anggaran untuk kendaraan pimpinan DPRD juga disahkan pada masa DPRD periode sebelumnya.

"Saat Bimtek Adeksi di Jakarta, saya dan wakil ketua sempat sepakat menunda pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD karena kondisi keuangan. Kesepakatan itu saya sampaikan ke Sekwan dan Pj Walikota Roni Rahmat lewat WA, dan beliau mendukung penundaan itu," jelasnya.

Meski begitu, proses pembatalan hanya bisa dilakukan untuk mobil Ketua DPRD. Pengadaan mobil untuk wakil ketua sudah terlanjur dalam tahap pemesanan sehingga tidak bisa dihentikan.

"Saya sampai sekarang masih pakai mobil dinas lama keluaran 2017, hanya satu unit," kata Isa.

Ia berharap isu mobil dinas ini tidak terus diperdebatkan. Isa mengajak semua pihak untuk lebih memperhatikan persoalan penting seperti pembangunan kota, pengelolaan sampah, banjir, dan perbaikan jalan.

"Mari kita fokus ke pembangunan Pekanbaru, urusan sampah, banjir, dan jalan yang rusak," tutupnya. (*)