RIAUIN.COM - Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp250 miliar pada tahun 2025, dengan fokus utama pada optimalisasi potensi perkebunan kelapa sawit.

Wakil Bupati Kuansing, Mukhlisin, mengumumkan lima langkah strategis untuk mencapai target ambisius ini.
"Kita harus mandiri. Potensi sawit kita sangat besar, dan kita akan maksimalkan," kata Mukhlisin, Senin (24/3/2025) kepada riauin.com melalui sambungan handphone.

Langkah pertama, Pemkab Kuansing telah merampungkan Peraturan Bupati (Perbup) Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025. Perbup ini menjadi landasan hukum untuk penyesuaian tarif, khususnya dari sektor sawit.

"Tarif yang ditetapkan adil, namun optimal," jelas Mukhlisin.

Kedua, komitmen bersama dibangun dengan 15 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 15 Camat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

"Sinergi adalah kunci," kata Mukhlisin.

Ketiga, evaluasi berkala dan rutin akan dilakukan untuk mengukur capaian target PAD setiap OPD. "Kita akan pantau dan koreksi jika perlu," ujar Mukhlisin.

Keempat, OPD diminta menggali potensi PAD baru, dengan inovasi dan kreativitas. "Jangan hanya terpaku pada potensi yang ada," tegas Mukhlisin.

Kelima, Pemkab Kuansing akan intensif berkomunikasi dengan kementerian terkait untuk mengejar dana transfer pusat. "Dana transfer masih penting, kita akan berjuang," ungkap Mukhlisin.

Potensi sawit Kuansing selama ini belum optimal. Mukhlisin mengakui adanya kebocoran dan potensi yang belum tergali. "Kita akan benahi sistem pungutan, semua harus bayar sesuai aturan," janji Mukhlisin.

Dukungan masyarakat dan pelaku usaha sangat diharapkan. "Mari bersatu membangun Kuansing yang lebih mandiri," ajaknya.

Dengan lima jurus jitu ini, Mukhlisin optimis target Rp250 miliar dapat tercapai. "Kerja keras dan komitmen adalah kunci," pungkas Mukhlisin. Upaya ini diharapkan membawa Kuansing menuju kemandirian dan kesejahteraan yang lebih baik.

Mukhlisin, mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media, untuk bersama-sama mengawasi dan memberikan masukan terkait perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kuansing.

Ia menyoroti pentingnya kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kuansing.

"Kita tidak bisa tinggal diam melihat perusahaan-perusahaan yang 'nakal' dan tidak taat aturan. Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi, dan ini adalah hak masyarakat Kuansing untuk menikmati hasil pembangunan," ujar Mukhlisin.

Mukhlisin menekankan bahwa peran media sangat krusial dalam mengungkap praktik-praktik perusahaan yang tidak bertanggung jawab.

"Media adalah mata dan telinga masyarakat. Kami mengajak rekan-rekan media untuk aktif mengawal dan memberitakan secara transparan terkait perusahaan - perusahaan yang mangkir dari kewajiban pajak," tambahnya.

Ajakan ini bukan tanpa alasan. Mukhlisin menyadari bahwa PAD yang optimal akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kuansing. (hen)