RIAUIN.COM - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru menghadapi sejumlah hambatan serius dalam upaya mengelola sampah di wilayahnya. Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLHK Pekanbaru, Iwan Simatupang, setidaknya ada lima masalah utama yang menjadi fokus perhatian.

Pertama, maraknya tempat pembuangan sementara (TPS) ilegal menjadi kendala besar. “Kami hanya memiliki data 87 TPS resmi yang dilaporkan oleh camat, tetapi di lapangan, ada sekitar 180 titik TPS liar yang sulit dikontrol,” ungkap Iwan saat diwawancarai pada Jumat (28/2/2025).

Kedua, banyak warga yang tidak mematuhi jadwal pembuangan sampah yang telah ditetapkan, yakni pukul 21.00 WIB hingga 05.00 WIB. “Realitasnya, masih sering ditemukan warga yang membuang sampah di siang hari, bahkan saat jam sibuk,” tambahnya.

Ketiga, kurangnya fasilitas tempat sampah di sejumlah lokasi usaha seperti toko, ruko, dan kantor menjadi penyebab sampah bertebaran. Hal ini menyulitkan upaya menjaga kebersihan lingkungan.

Keempat, keberadaan angkutan sampah mandiri yang beroperasi tanpa koordinasi dengan DLHK atau pihak ketiga resmi turut memperparah situasi. “Kami menduga angkutan ini kerap membuang sampah dalam volume besar ke TPS, hingga menyebabkan penumpukan yang mengganggu,” kata Iwan.

Kelima, kerusakan alat berat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 2 Muara Fajar menjadi masalah krusial. Ditambah lagi, TPA tersebut sudah mencapai batas kapasitasnya. “TPA 2 Muara Fajar sudah overload dan sulit menampung lagi sampah yang masuk,” terang Iwan.

DLHK Pekanbaru tengah mencari cara untuk mengatasi tantangan-tantangan ini demi meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan menjaga keindahan kota. (Nab)