RIAUIN.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyoroti permasalahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dialami masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya terkait lahan yang dikelola oleh PT Bintan. Isu ini mendapat perhatian khusus dan akan dibahas lebih lanjut dengan pihak terkait.

"Kami hanya menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Komisi II DPR RI terkait permasalahan ini. Namun, tanggung jawab utama dalam persoalan ini berada di Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau. Warga mempertanyakan mengapa surat kepemilikan tanah bisa diterbitkan sehingga menimbulkan keluhan di Tenayan," ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Abdul Jamal yang mewakili Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Roni Rakhmat, dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait Evaluasi Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pengelolaan di Balai Serindit Gedung Daerah Riau, Rabu (19/2/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kanwil BPN Riau, Nurhadi Putra, memaparkan kondisi lahan di Riau, termasuk status kepemilikannya. Ia menjelaskan bahwa wilayah Riau memiliki total luas 8.702.366 hektare (Ha), dengan 3.310.030 Ha merupakan Area Penggunaan Lain (APL), sementara 5.392.336 Ha masuk dalam Kawasan Hutan.

"Selain itu, terdapat 2.245.896 Ha yang masuk dalam Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB), dengan 396.871 hektare di antaranya berada dalam APL," jelas Nurhadi.

Ia juga mengungkapkan jumlah bidang tanah yang telah dipetakan dan terdaftar. Dari total 3.531.966 bidang tanah di Riau, sebanyak 2.284.934 bidang atau 64,69 persen telah dipetakan, sementara 2.143.937 bidang atau 60,70 persen sudah terdaftar secara resmi.

Permasalahan HGU di Tenayan Raya ini menjadi fokus perhatian, mengingat banyaknya warga yang mempertanyakan keabsahan surat kepemilikan lahan. Pihak BPN Riau berjanji untuk melakukan evaluasi lebih lanjut guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak yang terdampak. (Nab)