RIAUIN.COM - Banjir tahunan yang melanda wilayah hilir Sungai Kampar, Kabupaten Pelalawan, terus menjadi masalah serius bagi masyarakat setempat. Meskipun bencana ini terjadi setiap tahun, langkah konkret untuk pencegahan dan penanganannya hingga kini belum ada.

Abdullah, anggota DPRD Riau dari Dapil Pelalawan-Siak, menyatakan keprihatinannya atas kondisi masyarakat yang terus menjadi korban banjir tanpa ada solusi yang jelas dan jangka panjang.

"Setiap tahun, masyarakat di hilir Sungai Kampar selalu menghadapi banjir yang mengganggu sektor pertanian, peternakan, perdagangan, dan aktivitas lainnya. Tanaman palawija yang mereka tanam selalu tenggelam. Pemerintah dan PLN sebagai pengelola PLTA Koto Panjang harus memberikan perhatian lebih," ungkap Abdullah pada Kamis (6/2/2025).

Ketua DPD PKS Pelalawan itu menekankan perlunya upaya mitigasi bencana yang melibatkan kerja sama antara pemerintah provinsi, pusat, dan PLN. Dia juga menambahkan pentingnya edukasi bagi masyarakat untuk meminimalisir kerugian akibat banjir.

"Kita harus mampu beradaptasi dengan alam, namun bukan berarti menyerah begitu saja. Harus ada program mitigasi yang mendukung masyarakat baik sebelum maupun setelah bencana, agar mereka tidak selalu terkejut dengan banjir yang datang secara tiba-tiba," katanya.

Abdullah juga mengusulkan agar program mitigasi bencana dimasukkan dalam anggaran APBD dan didukung oleh PLN melalui dana CSR atau skema lainnya.

"Karena ini merupakan kejadian rutin tahunan, seharusnya program ini menjadi bagian dari anggaran tetap masing-masing instansi. Jika dalam setahun bencana tidak terjadi, anggaran tersebut bisa dikembalikan ke negara," pungkasnya. (*)