PILIHAN
Masalah APBD, Ini Kata Presiden kepada Gubernur Riau
PEKANBARU, Riauin.com - Gubernur Riau, H Arsyadjulaindi Rachman membeberkan penegasan Presiden Joko Widodo saat rapat koordinasi kepada daerah se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10/2017) kemarin.
Beberapa poin yang menjadi penegasan presiden yakni, masalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, serapan anggaran dan sistem penganggaran kegiatan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Khusus masalah penganggaran di APBD, Gubernur Riau (Gubri) Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, presiden mengingatkan agar pemerintah daerah harus menerapkan money follow program, jadi bukan money follow junction.
"Intinya jangan program yang mengikuti anggaran, tapi anggaran harus disesuaikan dengan pemanfaatannya," kata pria yang akrab disapa Andi Rachman ini.
Dalam sistem tersebut, diterangkan gubernur, hendaknya anggaran jangan dibagi-bagi di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan alasan khawatir OPD yang lain tidak mendapat anggaran.
"Kenapa harus follow program? Karena kita butuh anggaran untuk penyelesaian suatu proyek agar tidak terputus-putus penyelesaiannya. Misalnya tahun ini dianggarkan, nanti tahun depan dialokasikan lagi. Kalau seperti itu tidak ada hasilnya, tapi kalau follow program dalam satu anggaran pengerjaannya bisa selesai semua," pungkasnya.(nol)
Beberapa poin yang menjadi penegasan presiden yakni, masalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, serapan anggaran dan sistem penganggaran kegiatan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Khusus masalah penganggaran di APBD, Gubernur Riau (Gubri) Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, presiden mengingatkan agar pemerintah daerah harus menerapkan money follow program, jadi bukan money follow junction.
"Intinya jangan program yang mengikuti anggaran, tapi anggaran harus disesuaikan dengan pemanfaatannya," kata pria yang akrab disapa Andi Rachman ini.
Dalam sistem tersebut, diterangkan gubernur, hendaknya anggaran jangan dibagi-bagi di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan alasan khawatir OPD yang lain tidak mendapat anggaran.
"Kenapa harus follow program? Karena kita butuh anggaran untuk penyelesaian suatu proyek agar tidak terputus-putus penyelesaiannya. Misalnya tahun ini dianggarkan, nanti tahun depan dialokasikan lagi. Kalau seperti itu tidak ada hasilnya, tapi kalau follow program dalam satu anggaran pengerjaannya bisa selesai semua," pungkasnya.(nol)
Berita Lainnya
Sebabkan Penurunan Produktivitas Kerja, PNS Dilarang Main Game Online
Hari Listrik ke-75 di Batam Jadi Berkah Masyarakat Selat Nenek dan Pulau Jaloh
Imbas Corona, Kurs Rupiah Kian Dekati Rp17 Ribu per Dolar AS
Semprot Desinfektan, Wiraland Berupaya Lindungi Penghuni dari Bahaya Covid-19
Pemprov Riau Telah Terima Hasil Evaluasi Pejabat Eselon II dari KASN
Gubri Hadiri Rakor dengan Menteri PPN Bahas RKP Prioritas 2021
Sebabkan Penurunan Produktivitas Kerja, PNS Dilarang Main Game Online
Hari Listrik ke-75 di Batam Jadi Berkah Masyarakat Selat Nenek dan Pulau Jaloh
Imbas Corona, Kurs Rupiah Kian Dekati Rp17 Ribu per Dolar AS
Semprot Desinfektan, Wiraland Berupaya Lindungi Penghuni dari Bahaya Covid-19
Pemprov Riau Telah Terima Hasil Evaluasi Pejabat Eselon II dari KASN
Gubri Hadiri Rakor dengan Menteri PPN Bahas RKP Prioritas 2021