RIAUIN.COM - Hingga saat ini, sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pekanbaru belum melaporkan data belanja kegiatan yang tertunda bayar untuk tahun 2024. Data tersebut sangat penting untuk melakukan review terkait total tunda bayar Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru pada tahun tersebut.

Adapun sembilan OPD yang belum melaporkan data tersebut antara lain: Sekretariat Daerah (Setda), Kecamatan Tuah Madani, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim), serta Dinas Kesehatan (Dinkes).

Pj Walikota Pekanbaru, Roni Rakhmat, mengingatkan para kepala OPD terkait agar segera menyelesaikan laporan tersebut. Menurutnya, jika laporan ini tidak diselesaikan dalam waktu dekat, review tunda bayar tidak akan bisa dilaksanakan.

"Kami harap laporan ini selesai dalam satu atau dua hari, agar OPD lain yang sudah selesai tidak perlu menunggu," kata Roni pada Senin (20/1/2025).

Roni juga memberikan arahan agar hanya kegiatan yang benar-benar perlu dimasukkan dalam tunda bayar, untuk menghindari beban yang berlebihan bagi Pemko Pekanbaru.

"Jangan semua dimasukkan, hanya yang memang mendesak. Kalau tidak, kita tidak akan sanggup membayar," ujarnya.

Ia menambahkan, pembayaran untuk pihak ketiga dan honor luar Pemko tidak menjadi masalah, namun untuk honor pegawai yang bisa diselesaikan secara damai, disarankan untuk tidak dimasukkan dalam tunda bayar. "Untuk honor pegawai yang bisa dibicarakan baik-baik, lebih baik diselesaikan terlebih dahulu," jelasnya. (*)